Bak mendapat durian runtuh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kabarnya akan menerima hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui program bernama Millenium Challenge Corporation (MCC) yang berjangka waktu sampai 2024. Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Riau merupakan satu dari tiga provinsi yang masuk kriteria penerima dana hibah dengan total sebesar Rp. 4 triliun. Selain Riau ada Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara. Riau berpeluang besar menerima dana Rp.1,7 T yang peruntukannya diplot untuk menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.  

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar pun gercep mengajukan usulan dalam bentuk proposal. Dari penuturan ke awak media, Gubri menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah melakukan presentasi langsung ke Bappenas RI terkait program proyek hibah compact II tersebut. Paska persentasi, Pemprov akan memperbaiki kekurangan sesuai arahan yang disampaikan. Terkait peruntukan hibah, Gubri menuturkan akan memakai untuk kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian Riau, seperti penguatan sektor pertanian, UMKM, pariwisata dan usulan lain. Paling utama untuk membenahi dan menyiapkan infrastruktur terutama pemantapan jalan di Riau yang kerap dikeluhkan Gubri di berbagai kesempatan disebabkan terbatasnya anggaran dan sumber pembiayaan.

Bukan Gratis

Menyoal Program Compact MCC merupakan hibah besar yang ditujukan ke negara-negara yang dianggap sesuai kriteria dan lolos kualifikasi. Indonesia telah beberapa kali menerima sebagai bentuk implementasi paska penandatanganan Grant Agreement (Perjanjian Hibah) di Bali pada 19 November 2011. Jauh sebelumnya Indonesia juga telah merasakan bantuan MCC meski dengan nama program berbeda. Dulu diawali Program Threshold dengan jumlah hibah lebih kecil. Diberikan ke negara yang masuk kriteria MCC dan berkomitmen untuk memperbaiki performa kebijakan. Program Threshold Indonesia berjalan 2007-2009 dan dipakai untuk membiayai program imunisasi serta program pemerintahan bersih dan anti korupsi.

Mengacu ke situsnya, sasaran program Program Compact MCC meliputi: pendidikan dan kesehatan; investasi bidang energi listrik; lahan dan kepemilikan; jalan dan infrastruktur transportasi; air, sanitasi dan irigasi; peningkatan akses pasar; penguatan ekonomi berbasis agrikultur sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta berdampak pada terpenuhinya nutrisi masyarakat. Bagi pemerintah, hibah MCC sangat menggiurkan sebagai sumber pembiayaan alternatif pembangunan. Menimbang pemanfaatannya berbeda dibanding bantuan hibah lain. MCC hanya berperan sebagai pemberi hibah, adapun penerima leluasa dan berwenang mengembangkan dan menggagas program dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Melihat daya tarik tadi, wajar negara-negara kategori penerima hibah berlomba-lomba ingin mendapatkan. Mengacu ke situs MCC, beragam kriteria dan persyaratan pun wajib dipenuhi. Jadi, hibah Compact MCC bukan “uang gratis”. Ada beragam syarat dan kompetisi ketat untuk mendapatkannya.

Komitmen Tinggi

Lantas bicara Pemprov Riau. Peluang emas butuh komitmen tinggi untuk merebutnya. Kesiapan perencanaan di atas kertas adalah unsur penentu. Beberapa waktu ke depan ada tahapan yang mesti dijalani. Mengingat usulan kegiatan belum final, butuh penyempurnaan agar sesuai dengan kriteria. MCC jelas tak akan menggelontorkan hibah begitu saja jika selama masa persiapan dan pengusulan mereka melihat ketidakselarasan dengan tujuan program. Berangkat dari tuntutan tersebut, kita berharap keseriusan Pemprov Riau. Kepala Daerah boleh jadi punya itikad baik. Tapi tanpa dukungan jajaran yang handal percuma juga. Di sinilah ketegasan pimpinan diuji agar memilih orang tepat bukan hanya modal dekat. Jangan sampai niat baik atasan tak kesampaian gara-gara rendahnya gain management bawahan. Ini perlu ditekankan berkaca dari kinerja Pemprov Riau. Dana yang ready di depan mata bisa lewat begitu saja. Dana transfer seperti DAK fisik dalam jumlah signifikan tak dapat terlaksana akibat ketidaksiapan teknis, seperti tidak didukung syarat utama Detailed Engineering Design (DED), lalai meng-input ke sistem dan perihal lain.

Keinginan Kepala Daerah memanfaatkan hibah untuk membenahi infrastruktur transportasi terutama jalan patut diapresiasi. Sesuai tujuan program sekaligus menjawab kebutuhan daerah. Untuk itu perlu langkah terukur. Mendapatkan hibah MCC tidak bisa asal-asalan. Terus terang mengacu dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kesiapan internal berpotensi sebagai faktor penghambat.

Ambil contoh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan di Riau rupanya tidak didasarkan data dan informasi valid dan akurat. Database pun tidak up to date. Bahkan Riau belum punya Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi (RUJJP) yang memuat rencana ruas jalan dan pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan dalam jangka waktu tertentu. Padahal Peraturan Pemerintah 34/2006 tentang Jalan sudah mengatur perlunya RUJJP.

Selain perencanaan yang baik terutama berupa kesiapan dokumen, rencana pemanfaatan juga diperlukan. Supaya serapan dana hibah atas proyek yang sudah disepakati dapat diserap secara optimal. Lagi-lagi melihat kinerja serapan anggaran APBD Provinsi Riau, optimalisasi hibah makin berat jika tidak ada spirit berbenah. Penyerapan menjadi isu penting karena dari pengalaman pelaksanaan program di tahun 2014, kalau tidak terserap dengan baik dana hibah berpotensi dikembalikan lagi ke pemberi. Tentu sangat disayangkan apabila itu terjadi.