Sabtu, 24 Juli 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 17 Juli 2021

CAKAP RAKYAT
Kapan PI10% Blok Rokan Mulai Berlaku?
Minggu, 18 Juli 2021 10:38 WIB
Kapan PI10% Blok Rokan Mulai Berlaku?
Rudy H. Saleh

Tidak terasa tinggal 23 hari lagi akan dilakukan peralihan pengelolaan Blok Rokan antara PT. Chevron Pasifik Indonesia kepada PT. Pertamina Hulu Rokan dimulai tepatnya jam 00:00 Wib tanggal 9 Agustus 2021. Dinamika peralihan Blok Rokan menjadi hangat didaerah terkait pengelolaan PI10% Blok Rokan, disamping tidak kalah hangatnya mengenai peluang Bisnis to Bisnis 39%.

Kewajiban penawaran PI10% sudah tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama dari satu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD. Namun pada Pasal 34  tersebut keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan PI10% harus disertai dengan menyetor modal sebesar 10% kepada KKKS pengelola wilayah kerja migas. Hal ini tentunya bisa memberatkan Pemerintah Daerah dan BUMD pada umumnya, sehingga BUMD kadang harus mencari pendamping atau investor untuk membiayai modal dalam mendapatkan PI10% seperti halnya yang dialami BUMD Jawa Timur dan BUMD Jawa Tengah pada Blok Cepu.

Supaya Pemerintah Daerah dan BUMD tidak terjerat dalam permainan para investor, kemudian Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 memberikan solusi dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi. Participating Interest 10% (sepuluh persen) adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016, mengamanatkan “Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah”.

Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor. Pembiayaan dilakukan terhadap besaran kewajiban BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah. Besaran kewajiban dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya, ketentuan pengembalian pembiayaan, diambil dari bagian BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi, tanpa dikenakan bunga. Dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pada rezim Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 ini BUMD yang sudah menerima dan mengelola PI10% adalah BUMD Jawa Barat dan DKI Jakarta yaitu pada Blok ONWNJ dilepas pantai (Offshore) dan BUMD Kalimantan Timur pada Blok Mahakam. Sedangkan saat ini status per-tanggal  21 April 2021 terdapat 58 proses penawaran PI 10% untuk 16 provinsi, terdiri atas Pertama, sedang berproses sesuai tahapan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2016 sebanyak 26 wilayah kerja, yaitu dalam tahap penunjukkan BUMD oleh gubernur  dan tahap Bisnis to Bisnis antara KKKS dan BUMD. Kedua, sedang berproses namun terdapat hambatan, yaitu gubernur belum menunjuk BUMD melampaui jangka waktu 1 tahun sebanyak 9 wilayah kerja, gubernur sudah menunjuk BUMD namun dokumen pendukung belum lengkap sebanyak 11 wilayah kerja, KKKS belum menawarkan PI 10% kepada BUMD sebanyak 9 wilayah kerja dan belum terdapat penetapan dari Ditjen Migas-Menteri ESDM, karena  di atas 12 mil laut sebanyak 3 wilayah kerja.

 Tahapan Proses Penawaran PI10% Blok Rokan

Setidaknya ada 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilakukan dalam proses penawaran dan pengalihan PI10% Blok Rokan sampai dengan persetujuan menteri akan membutuhkan waktu sekitar 1.109 hari kalender atau 3 tahun dan 14 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 15 Permen ESDM No.37 tahun 2016, sebagai berikut :

  1. Sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama (POD I) atau berlakukan efektifnya peralihan, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10% dalam jangka waktu 10 hari kerja (12 hari kalender):
  2. Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri ESDM paling lama 1 tahun;
  3. Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada KKKS mengenai penunjukan BUMD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja(12 hari kalender):;
  4. KKKS  menyampaikan penawaran secara tertulis 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk gubernur, dengan tembusan kepada Dirjen Migas, Kepala SKK Migas dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender;
  5. BUMD menyampaikan surat pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender;
  6. BUMD melakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data terkait dengan wilayah kerja dan kontrak kerja sama dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender;
  7. Setelah dilakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data, BUMD menyampaikan surat minat dan kesanggupan kepada KKKS dengan tembusan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender;
  8. KKKS dan BUMD menindaklanjuti proses perjanjian pengalihan PI10% sesuai ketentuan kontrak kerja sama dan KKKS mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender;
  9. Kepala SKK Migas menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan PI 10% kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
  10. Menteri memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan PI 10% dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

 Melihat tahapan proses penawaran dan pengalihan PI10% yang sedemikian panjang, setidaknya gubernur perlu mengambil langkah-langkah strategi dalam mempercepat proses pengurusan PI10% Blok Rokan, yaitu :

  1. Gubernur dapat memberikan penugasan khusus kepada pejabat dan/atau ASN Dinas ESDM yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan profesional bidang migas atau membentuk tim koneksitas percepatan proses pengurusan PI10% untuk mendampingi BUMD yang ditunjuk gubernur dalam pengelolaan  PI10%;
  2. Mengangkat jajaran dewan direksi BUMD yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan profesional dibidang bisnis migas yang saat ini sedang dilakukan UKK;
  3. Menunjuk BUMD yang akan menerima dan mengelola P10% dengan melengkapi persyaratan legalitas sesuai amanat Permen ESDM No. 37/2016 dan PP No. 54/2017;
  4. Menyiapkan dukungan dana untuk melaksanakan penugasan khusus percepatan proses pengurusan PI10% dan kepada BUMD;

Harapannya jika semua unsur telah dipenuhi untuk melakukan percepatan proses pengurusan PI10% Blok Rokan, maka sejak berlaku efektif peralihan Blok Rokan pada tanggal 9 Agustus 2021 Kepala SKK Migas dapat menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10%. Apabila proses penawaran PI10% berjalan lancar tanpa mengalami hambatan dan kendala, maka diharapakn dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender akan selesai bukAN 1.109 hari kalender. Namun perlu dipahami berdasarkan pengalaman dalam percepatan proses pengurusan PI10% Blok Siak, untuk amandemen 2 ayat perjanjian pengalihan saja untuk mendapatkan persetujuan dinternal PT. Pertamina Hulu Energi membutuhkan waktu 23 hari kalender belum juga selesai.

BUMD Penerima dan Pengelola PI10% Blok Rokan

Mengikuti dinamika peralihan Blok Rokan semakin menarik saja, apalagi dikaitkan dengan BUMD mana yang akan ditunjuk gubernur sebagai penerima dan pengelola PI10% Blok Rokan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan "Yang saya dengar, pemeritah Kabupaten Siak dan beberapa pemeritah kabupaten yang masuk Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan, sepakat Bumi Siak Pusako (BSP) yang dimajukan. Kemudian, pemerintah provinsi dan beberapa pemeritah kabupaten lainnya juga berpikir bahwa Riau Petroleum dimajukan”, Kamis (Go Riau,  8/7/2021).

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan “bahwa solusi terbaik dan adil adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang sahamnya diisi oleh pemerintah yang termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan. Pemerintah Provinsi Riau harus menjadi pemilik saham mayoritas. Keuntungan BUMD ini, dibagikan dalam dua bentuk objek, yakni objek pertama luas hamparan daerah yang masuk WK, kedua besaran saham yang diinvestasikan dalam BUMD tersebut. Tidak usah ribut, kita bagi secara adil, kalaupun pemerintah provinsi pemilik saham terbesar dan kemudian menjadi pengendali, itu supaya keuntungan terdistribusi ke semua daerah di Riau. Karena keuntungan dari Blok Rokan ini kan juga harus dinikmati oleh masyarakat Riau secara keseluruhan,", Kamis (Go Riau, 8/7/2021).

Dengan demikian bila dicermati ada 2 (dua) pilihan dalam menunjuk BUMD  yang akan menerima dan  mengelola PI10% Blok Rokan, yaitu Pertama, antara Bumi Siak Pusako (BSP) atau Riau Petroleum. Dimana BSP merupakan BUMD Siak yang saham mayoritas sebesar 72,29 persen dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Siak, kemudian Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18,07 persen, Pemerintah Kabupaten Kampar dengan kepemilikan saham 6,02 persen, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41 persen, dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21 persen,  dan Riau Petroleum yang merupakan BUMD Riau sendiri. Kedua, membentuk BUMD baru dengan segala konsekuansinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, gubernur dalam menunjuk BUMD sebagai penerima dan pengelola PI10% Blok Rokan berpedoman pada Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sesuai tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kemudian penjelasan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas  menerangkan, “..... apabila dalam wilayah tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) BUMD, rnaka pengaturan pembagian participating interest diserahkan kepada kebijakan Gubernur”, dan Pasal 5 Ayat 3 Permen ESDM No. 37/2016 yang menyatakan “Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya”.

Jika nanti pilihannya jatuh pada BSP yang ditunjuk sebagai penerima PI10% Blok Rokan, karena BSP sudah diberikan 1 (satu) wilayah kerja badan operasi bersama (BOB) dengan PT. Pertamina Hulu Energi sampai berakhir masa kontrak tanggal 8 agustus 2022. Kemudian diterminasi dan BSP sendiri 100% akan mengelola Blok CPP, maka berlaku ketentuan Pasal  13 Ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo Pasal 6 Ayat (3) PP Nomor 35 tahun 2004. BSP harus membentuk anak perusahaan sebagai pengelola PI10% Blok Rokan. Untuk itu bupati, DPRD dan masyarakat Siak harus rela memberikan saham BSP kepada Pemerintah Provinsi Riau dari 18,07 persen menjadi 51% sesuai amanat Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Supaya gubernur bisa memeluk dan merangkul untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas BSP. Mengingat dalam kontrak kerja sama Blok CPP kedepan setelah bulan agustus 2022 tidak diberlakukan PI10%, maka saham Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41 persen, dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21 persen harus melebur masuk bagian 51% saham Pemerintah Provinsi Riau. Karena Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru tidak memiliki pelamparan reservoir pada Blok CPP. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memiliki pelaparan reservoir pada Blok CPP, akan tetapi belum memiliki saham pada BSP harus diberikan porsi saham sesuai pelamparan reservoir yang ada. Selanjutnya baru BSP dapat membentuk anak perusahaan sebagai pengelola PI10%  Blok Rokan dengan saham Pemerintah Provinsi Riau 50%.

Seandainya penunjukan penerima PI10% Blok Rokan diberikan kepada Riau Petroleum, maka tetap berlaku ketentuan yang sama seperti uraian diatas juga. Riau Petroleum harus membentuk anak perusahaan sebagai pengelola PI10% Blok Rokan. Riau Petroleum adalah BUMD Provinsi Riau, yang bergerak dibidang usaha minyak dan gas bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2002 yang diterbitkan tanggal 11 Juli 2002 dengan komposisi kepemilikan saham 99,6% Pemerintah Provinsi Riau dan 0,4% saham dimiliki PT. Permodalan Ekonomi Rakyat BUMD Riau. Maka dari itu,  gubernur sudah memilki kewenangan penuh atas Riau Petroleun. Hanya saja tinggal gubenur memilih “Hang Tuah” yang tepat saja sebagai nakhoda Riau Petroleum kedepan. Calon direktur yang ditunjuk harus memiliki akhlak, integritas, kapabilitas, kompetensi dan profesional dibidang bisnis migas. Supaya Riau Petroleum laksana lancang kuning bisa berlayar siang dan malam agar sampai tujuan. Perlu diingat, Riau Petroleum harus diberikan kepercayaan penuh dalam hal pendanaan untuk menjalankan roda perusahaan agar bisa melakukan percepatan proses pengurusan PI10% Blok Rokan. Pada saat ini Riau Petroleum sedang dalam proses penandatanganan amandemen perjanjian pengelolaan PI10% Blok Siak dengan KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Siak serta proses internal pada pengelolaan PI 10% Blok Kampar dengan KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Kampar.

Bagaimana jika pilihannya membentuk BUMD baru, maka ketentuan yang ada akan berlaku sama baik BUMD baru maupun BUMD lama harus memenuhi persyaratan sebagai penerima dan pengelola PI10% Blok Rokan sesuai permen ESDM Nomor 37/2016 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Untuk membentuk BUMD baru butuh waktu yang cukup, legalitas dan kelengkapan persyaratan serta SDM yang profesional dan dukungan financial yang cukup baik melalui penyertaan modal pemerintah daerah melalui APBD.

Padahal tantangan kedepan, selain PI10% Blok Rokan dengan KKKS              PT. Pertamina Hulu Rokan pada saat peralihan berlaku efektif tanggal 9 Agustus 2021. Sudah menunggu 4 (empat) PI10% lagi dalam tahap proses internal pemerintah daerah memberikan jawaban berminat, yaitu :

  1. PI 10% Blok Selat Panjang dengan KKKS PT.Sumatera Global Energy dan Zamatra Bakau Staits Ltd;
  2. PI10% Blok Mahato dengan KKKS Texcal Mahato Ltd;
  3. PI10% Blok Malacca Strait dengan KKKS EMP Malacca Srait Ltd;
  4. PI10% Blok Bentu dengan KKKS EMP Bentu Ltd.

Kesimpulan

Keputusan gubernur dalam menunjuk BUMD sebagai penerima dan pengelola PI10% Blok Rokan, merupakan “titik awal bangkitnya migas Riau”. Masyarakat Riau harus menyambut dengan suka cita, karena anak-anak negeri akan memiliki ruang untuk mengabdi dan mengaktualisasikan kemampuannya pada BUMD. Supaya pengelolaan dana PI10% Blok Rokan dan PI10 Blok Migas lainya tetap guna dan tepat sasaran, perlu disusun peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan dana PI10% dan juga perlu dibentuk “Riau Petroleum Fund” sebagai dana abadi untuk pengembangan dan peningkatan SDM Riau dimasa depan.

Riau bukan hanya opini

tapi harus bisa bermimpi

dengan rencana aksi

dan harus ada solusi

serta berani melakukan eksekusi.

Penulis : Rudy H. Saleh (Analis Rencana Umum Energi, Plt. Kasi Pengujian UPT Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau)
Editor : Ali Azumar
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Rabu, 07 Juli 2021 11:24 WIB
UMKM Kuat Ekonomi Hebat
Selasa, 13 Juli 2021 11:04 WIB
Koperasi Dan Pemulihan Ekonomi
Rabu, 09 Juni 2021 09:00 WIB
Agar Peluang tak Hilang
Kamis, 17 Juni 2021 08:04 WIB
Pajak Dari Rakyat Untuk Rakyat
Jum'at, 23 April 2021 08:02 WIB
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
Selasa, 18 Mei 2021 09:14 WIB
Pembangunan Berkeadilan Bagi Riau
Senin, 19 Juli 2021 19:28 WIB
Idul Adha Dan Momentum Kepahlawanan Sosial
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Minggu, 02 Mei 2021 11:11 WIB
Buruh Aset Bangsa
Kamis, 13 Mei 2021 06:00 WIB
Fitrah, Berbagi dan Kekuatan Sosial
Minggu, 28 Maret 2021 20:33 WIB
Sumber Daya Alam Terjaga, Riau Berjaya
Minggu, 21 Maret 2021 21:20 WIB
Menjaga Optimisme Melalui Kebijakan
Jum'at, 02 April 2021 20:54 WIB
Asa Keberkahan di HUT BRK
Kamis, 01 Juli 2021 07:07 WIB
Riau dan Mimpi Asia Tenggara
Rabu, 23 Juni 2021 08:22 WIB
Pekanbaru dan Mindset "Ban Depan"
Senin, 05 Juli 2021 16:35 WIB
Manajemen Kolaboratif
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Selasa, 01 Juni 2021 22:25 WIB
Pancasila Butuh Bukti
Senin, 15 Maret 2021 07:19 WIB
Pangan Aman, Ekonomi Mapan
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Minggu, 11 April 2021 21:00 WIB
Modal Sosial Adalah Aset Berharga
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa
Senin, 12 Juli 2021
MPR: Koperasi Sebagai Panglima Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional
Jumat, 09 Juli 2021
MPR: Penting untuk Hadirkan Kolaborasi dalam Hadapi Covid-19

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 24 Juli 2021
Patroli Skala Besar, Polres Rohul Salurkan Bantuan untuk Pedagang Kecil
Sabtu, 24 Juli 2021
Kwarcab Pramuka Pekanbaru gelar 45 Kegiatan di Seluruh Kwartir Ranting
Sabtu, 24 Juli 2021
Kapolres Pelalawan Cek Stok Alat Swab dan Obat di Sejumlah Puskesmas
Sabtu, 24 Juli 2021
Polsek Bunut Kawal Tenaga Kesehatan Laksanakan Vaksinasi Covid-19

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 23 Juli 2021
Gelar FGD, Unilak Hadirkan Pakar dari Berbagai Disiplin Ilmu
Jumat, 23 Juli 2021
Dorong Terbentuk Presedium IKA UIN Kabupaten/kota, Abdul Wahid Roadshow ke Daerah
Sabtu, 17 Juli 2021
36 Lulusan STIA-I Diwisuda
Sabtu, 17 Juli 2021
Digembleng Selama Enam Bulan, Shifthink Ingin Ciptakan Para Programer Handal

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

PCR 15 Juli 2021
Terpopuler

02

Kamis, 22 Juli 2021 16:08 WIB
Ditahan Jaksa, Donna Fitria Menangis
Permata
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www