Sabtu, 27 April 2024

Breaking News

  • Catatan Banjir Terparah, Bupati Zukri: Ini Harus jadi Perhatian Pemerintah Pusat   ●   
  • Jalan Sudirman Ujung Tergenang Banjir, PUPR Riau Turunkan Ekskavator Amfibi Bersihkan Parit   ●   
  • Akibat Galian IPAL, Jalan Ahmad Dahlan dan Balam Ujung Pekanbaru Ambruk   ●   
  • Berhasrat Ikut Pilgub Riau, Syamsurizal Incar Septina jadi Wakil
Kelmi April 2024

CAKAP RAKYAT
Investasi Butuh Yang Pasti-pasti
Sabtu, 04 Desember 2021 08:01 WIB
Investasi Butuh Yang Pasti-pasti
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Kabar mengejutkan datang dari gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional! Proses pembentukannya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Dalam putusan bernomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai gugatan formil UU Ciptaker, di halaman 412 disebutkan bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun walau inkonstitusional, MK memberi tenggang waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU tersebut. Jika tidak diperbaiki maka peraturan yang telah dicabut akibat UU Ciptaker berlaku kembali.

Para ahli dan akademisi serta pihak Pemerintahan Daerah (Pemda) menilai beragam. Tapi titik persinggungannya sama. Sama-sama bingung. Pasalnya, dalam amar putusan MK menyatakan segala tindakan/kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas serta penerbitan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Ciptaker harus ditangguhkan. Praktis UU tidak bisa digunakan sama sekali sampai diperbaiki lebih dulu. Sementara kami di lembaga DPRD ada rasa mendua.

Pertama, sangat menghormati dan mengapresiasi setinggi-tingginya putusan MK yang mengabulkan aspirasi dan tuntutan elemen yang keberatan atas beleid sapu jagad itu. Di Riau sendiri, baik DPRD dan Pemprov Riau dengan surat Gubernur Riau (Gubri) tertanggal 12 Oktober 2020 telah meneruskan aspirasi Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Riau dan/atau Elemen Mahasiswa Riau ke pusat berisi protes penolakan saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dulu. Putusan MK preseden bagi pihak penyelenggara pemerintahan, pusat hingga daerah. Harapan ke depan, pembentukan produk hukum tidak boleh mengenyampingkan tata cara atau pedoman demi mencapai tujuan. Formil dan materiil wajib dipenuhi. Sebagaimana terungkap dalam sidang MK, diantara cacat formil penyusunan adalah minim pelibatan dan terbatasnya akses terhadap materi pembahasan. Disamping itu, penyederhanaan 78 UU dengan materi muatan berbeda menjadi satu rupanya tak sesuai aturan pembentukan produk hukum.

Kedua, putusan MK yang berdampak masif butuh kejelasan sikap dari Pemerintah. Presiden Jokowi sendiri menghormati dan memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti. Meski begitu dalam keterangan pers di Istana Merdeka Senin (29/11/2021), Presiden menyebut UU Cipta Kerja masih tetap masih berlaku dan mengatakan tak satu pasal pun UU Ciptaker yang dibatalkan. Hal sama disampaikan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja dalam workshop di Medan Rabu (1/12/2021), berargumen Pemda tetap bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) turunan UU Ciptaker kendati putusan MK menetapkan Inkonstitusional. Perbedaan tafsiran bisa bias. Memang tak ada pembatalan pasal-pasal tapi MK menyatakan dalam pembentukan UU, antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan. Bila aspek teknis atau tata cara pembentukan bermasalah maka tertib hukum pembentukan suatu peraturan tidak terwujud. Regulasi yang bermasalah dalam pelaksanaan bakal memunculkan masalah baru.

Suasana penuh ketidakjelasan seperti sekarang bisa kontraproduktif. Program pembentukan produk legislasi di daerah jelas terganggu. Kekhawatiran menghantui daerah yang terlanjur menggodok Ranperda turunan UU Ciptaker. Jika terus lanjut nanti mengundang perdebatan dan masalah lagi. Apalagi menurut identifikasi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada ribuan Perda terdampak UU Ciptaker dalam upaya penyelarasan dan penyederhanaan regulasi. Termasuk Riau. Paling mengemuka soal Revisi Perda nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Adat dan Pemanfaatannya, yang sebagian isi dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Meski Panitia Khusus (Pansus) diketuai Abdul Kasim dari fraksi PKS sudah cukup lama menuntaskan pembahasan, namun saat konsultasi ke Kemendagri belum mendapat persetujuan. Alasannya harus disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Sehingga, DPRD Riau masih menungggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja. Mengingat Revisi Perda 10/2015 sangat urgen dalam rangka memberi kepastian hukum tanah ulayat dan upaya pencegahan konflik lahan yang kasusnya paling banyak terjadi di Riau, serta perlindungan terhadap masyarakat adat, maka revisi Perda bisa terkatung-katung. Situasi tersebut dapat mengganggu jalannya aktivitas pembangunan dan perekonomian di daerah.

Kepastian

Dampak paling besar wacana simpang siur terkait masa depan pelaksanaan UU Ciptaker adalah masyarakat terutama pelaku usaha dan investor. Apalagi UU Ciptaker multi klaster. Kita mendukung tujuan UU Ciptaker untuk mengatasi “obesitas” regulasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dengan begitu meningkatkan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Akan tetapi prosesnya sesuai kaidah berlaku. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menjamin kepastian hukum dan dukungan terhadap kemudahan investasi dan berusaha serta komitmen agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Namun itu semua butuh pembuktian. Berkaca pada putusan MK yang membeberkan adanya aspek formil tidak ditaati dalam proses pembentukan UU Ciptaker, tentu bisa menuai penilaian negatif dan skeptis dari investor dan pelaku usaha.

Selain itu, masalah juga tak selesai dengan menerbitkan satu UU pamungkas. Perihal investasi misalnya. Bank Dunia dan lembaga internasional menilai kelemahan mendasar Indonesia disamping kepastian regulasi dan kebijakan Pemerintah, juga SDM dan infrastruktur. Cukup banyak aturan terbit hari ini esok diralat atau ditarik kembali. Kebijakan pun begitu, contoh paket ekonomi berjilid-jilid tapi output-nya tak jelas. SDM dan infrastruktur juga PR besar. Tapi sayangnya belum ada itikad baik kebijakan pusat guna mengatasi kesenjangan anggaran antara pusat dan di daerah. Terutama daerah luar Jawa yang makin sulit mengejar ketertinggalan.


Regulasi bagus lahir dari proses yang baik. Regulasi bagus ketika penegakan hukumnya juga bagus. Artinya pembenahan regulasi mesti dibarengi aspek penegakan hukum, cara aparat hukum menangani atau menyelesaikan proses hukum dan perbaikan indeks korupsi yang masih tinggi. Termasuk kebijakan berkeadilan. Relevan dengan ini misalkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan kontroversi itu memberi pesan kurang baik bagi mereka sudah capek-capek taat pajak. Regulasi dan kebijakan seperti tadi juga bisa mendegradasi tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah dan memicu persepsi bahwa hukum di negara ini bisa dikompromikan. Penerapan hukum tanpa kepastian memicu ketidakpercayaan. Kita ingin investasi tapi investasi yang berkualitas. Hanya regulasi dan penegakan hukum bisa menjamin terpenuhinya keinginan tersebut.

Terakhir, dunia tentu memantau UU Ciptaker mulai pembentukan, pengesahan hingga putusan MK. Oleh karena itu harus hati-hati. Komitmen dan kesungguhan Pemerintah melaksanakan putusan MK paling dinanti. Upaya perbaikan UU Ciptaker harus belajar dari kesalahan, diawali transparansi dan pelibatan elemen masyarakat. Karena regulasi yang inkonstitusi bikin kondisi tak pasti.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Idulfitri 1445 Riau Petroleum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Selasa, 07 Februari 2023 12:12 WIB
Kesejahteraan Pekerja dan Martabat Bangsa
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Senin, 06 Maret 2023 09:43 WIB
Kebijakan Untuk Digugu Dan Ditiru
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Kamis, 23 Februari 2023 08:02 WIB
Investasi Paling Untung Itu SDM
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Sabtu, 11 Maret 2023 08:40 WIB
Wanita Dan Daya Saing Bangsa
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Minggu, 12 Februari 2023 19:23 WIB
Pers Dan Peran Mendidik Bangsa
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Jum'at, 03 Februari 2023 08:16 WIB
Riau Dan Cita Destinasi Medis
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Selasa, 28 Februari 2023 10:09 WIB
Insiden Kerja, Sampai Kapan?
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Senin, 20 Maret 2023 08:01 WIB
Riau Yang Tak Berdaya
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Rabu, 15 Maret 2023 10:07 WIB
Perjuangkan Hak Honorer!
Senin, 27 Februari 2023 11:22 WIB
Demokrasi Dibajak Oligarki
Jum'at, 03 Maret 2023 08:20 WIB
Menjaga Kedaulatan Negara
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Jumat, 29 September 2023
Komisi II Usul Kementerian ATR/BPN dan KLHK Kolaborasi Selesaikan Redistribusi Tanah
Jumat, 29 September 2023
Setjen DPR Berikan Perhatian Terhadap Pensiunan Melalui P3S
Kamis, 28 September 2023
TikTok Shop Cs Dilarang, Ketua DPR Berharap Aturan Baru Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital dan Konvensional
Kamis, 21 September 2023
Ancaman DBD Meningkat, Puan Dorong Sosialisasi Masif Tekan Risiko Kematian

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 07 November 2023
Riau Terima Penghargaan Bhumandala Award 2023
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 26 April 2024
SD An Namiroh Pusat Pekanbaru Borong Penghargaan Tingkat Nasional hingga Internasional
Jumat, 26 April 2024
APHI Riau Gelar Halal Bihalal dan Santuni Anak Yatim
Kamis, 25 April 2024
Plt Bupati Asmar Hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya
Kamis, 25 April 2024
Disdik Pekanbaru Minta Sekolah yang Gelar Halal Bi Halal Tak Ganggu Jam Belajar

Serantau lainnya ...
Minggu, 07 April 2024
Pererat Silaturahmi, Siwo PWI Riau Gelar Buka Bersama BJB dan PSSI
Kamis, 04 April 2024
5 Ide Resep Masakan Pakai Rice Cooker, Cocok untuk Anak Kos!
Kamis, 04 April 2024
Rekomendasi Fashion Wanita Zaman Sekarang
Jumat, 29 Maret 2024
Pengusaha Wanita di Riau Bagi-bagi Takjil Gratis kepada Pengguna Jalan

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 02 Maret 2023
Wadah Menyalurkan Bakat, Ketua DPRD Riau Yulisman Hadiri Festival Musik Akustik di SMA Negeri 1 Pasir Penyu Inhu
Rabu, 01 Maret 2023
Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Riau Umumkan Reses Masa Persidangan I Tahun 2023
Selasa, 28 Februari 2023
Kunjungi Kemendikbud, Komisi V DPRD Riau Bahas Persoalan PPDB
Kamis, 23 Februari 2023
Disdik Gelar Pelatihan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bagi Guru SD Se-Kota Pekanbaru

Advertorial lainnya ...
Kamis, 25 April 2024
Rekomendasi HP Samsung Terbaik di Harga 2 Jutaan, Apa Saja?
Sabtu, 20 April 2024
7 Keunggulan Samsung Galaxy S23 Ultra, Dapatkan di Blibli
Kamis, 29 Februari 2024
Telkomsel dan ZTE Wujudkan Pengalaman Gigabit yang Andal dan Efisien
Selasa, 20 Februari 2024
Samsung Hadirkan Galaxy S24 Series dengan Kecerdasan Software Canggih

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 18 April 2024
Ini Dia Manfaat Merawat Gigi, Yuk, Kunjungi Klinik Gigi Terdekat Sekarang!
Kamis, 22 Februari 2024
Pemula di Dunia Yoga? Inilah Panduan Cara Memilih Matras Yoga yang Tepat
Sabtu, 27 Januari 2024
Cegah Resistensi, Gunakan Obat Antibiotik dengan Bijak
Senin, 15 Januari 2024
14 Persiapan Penting Awal Kehamilan untuk Calon Ibunda dan Buah Hati

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 25 April 2024
Politeknik Pengadaan Nasional Beri Diskon 30 Persen untuk Anak ASN, TNI dan Polri
Rabu, 24 April 2024
UMRI Resmikan Sekolah Pascasarjana Prodi Magister Manajemen dan Kewirausahaan
Rabu, 24 April 2024
Unilak Dukung Program Literasi Digital Sektor Pendidikan bagi Gen Z
Sabtu, 06 April 2024
Rangkaian Ramadan Ceria Umri Berakhir, 5.000 Orang Terima Manfaat

Kampus lainnya ...
Rabu, 03 Mei 2023
Kompilasi Semarak Silaturahmi Satu HATI, CDN Bangkinang Santuni Anak Yatim
Rabu, 05 April 2023
Safari Ramadan, PT Musim Mas Salurkan Paket Sembako untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin
Selasa, 04 April 2023
Telkomsel Siaga Rafi Sumbagteng Salurkan CSR untuk Panti Jompo bersama Dompet Dhuafa Riau
Jumat, 03 Maret 2023
Tingkatkan Kesehatan dan Budaya Lokal, Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Posyandu dan Grup Rebana

CSR lainnya ...
Jumat, 09 Februari 2024
Lika-liku 7 Perjalanan Asmara Ayu Ting Ting hingga Tunangan dengan Anggota TNI
Minggu, 28 Januari 2024
Huh Yunjin Bak Sehati Dengan Han So Hee Kala Cuma Pakai Dalaman Di Trailer LE SSERAFIM
Sabtu, 27 Januari 2024
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Tak Sungkan Perlihatkan Kemesraan
Rabu, 24 Januari 2024
Park Ji-hyun Ungkap Persiapan Membinangi Drama Terbarunya

Selebriti lainnya ...

Mutiara Merdeka Hotel - April 2024
Terpopuler

04

Selasa, 23 April 2024 11:29 WIB
Edarkan Sabu, Pasutri di Pekanbaru Dibui
Iklan CAKAPLAH
Foto
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Senin, 14 Agustus 2023
Pengurus Masjid Nurul Ikhlas Kubang Minta Tunjuk Ajar ke Wagubri
Sabtu, 12 Agustus 2023
Gebyar Kandis Bersholawat Bakal Dihadiri Ribuan Jemaah NU
Senin, 31 Juli 2023
Mualaf Riau Butuh Pembinaan, Begini Caranya...
Sabtu, 29 Juli 2023
Mantan Wawako Pekanbaru, Ayat Cahyadi Turut Saksikan Pengukuhan Pengurus Masjid Al-Hamidah Rejosari

Religi lainnya ...
Rabu, 13 Maret 2024
Kepala BKPSDM Pekanbaru Harapkan Kinerja ASN Maksimal Selama Bulan Ramadan
Jumat, 08 Maret 2024
Pemko Pekanbaru Sudah Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1445 H
Rabu, 28 Februari 2024
Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Juknis Pusat Terkait Seleksi CPNS dan PPPK
Selasa, 27 Februari 2024
Kepala BKPSDM Dampingi Pj Walikota Terima Penghargaan Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023

Galeri Foto lainnya ...
Indeks Berita
www www