Minggu, 23 Januari 2022

Breaking News

  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula
Yamaha 22-28 Januari 2022

CAKAP RAKYAT
Investasi Butuh Yang Pasti-pasti
Sabtu, 04 Desember 2021 08:01 WIB
Investasi Butuh Yang Pasti-pasti
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Kabar mengejutkan datang dari gedung Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional! Proses pembentukannya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Dalam putusan bernomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai gugatan formil UU Ciptaker, di halaman 412 disebutkan bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun walau inkonstitusional, MK memberi tenggang waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU tersebut. Jika tidak diperbaiki maka peraturan yang telah dicabut akibat UU Ciptaker berlaku kembali.

Para ahli dan akademisi serta pihak Pemerintahan Daerah (Pemda) menilai beragam. Tapi titik persinggungannya sama. Sama-sama bingung. Pasalnya, dalam amar putusan MK menyatakan segala tindakan/kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas serta penerbitan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Ciptaker harus ditangguhkan. Praktis UU tidak bisa digunakan sama sekali sampai diperbaiki lebih dulu. Sementara kami di lembaga DPRD ada rasa mendua.

Pertama, sangat menghormati dan mengapresiasi setinggi-tingginya putusan MK yang mengabulkan aspirasi dan tuntutan elemen yang keberatan atas beleid sapu jagad itu. Di Riau sendiri, baik DPRD dan Pemprov Riau dengan surat Gubernur Riau (Gubri) tertanggal 12 Oktober 2020 telah meneruskan aspirasi Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Riau dan/atau Elemen Mahasiswa Riau ke pusat berisi protes penolakan saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dulu. Putusan MK preseden bagi pihak penyelenggara pemerintahan, pusat hingga daerah. Harapan ke depan, pembentukan produk hukum tidak boleh mengenyampingkan tata cara atau pedoman demi mencapai tujuan. Formil dan materiil wajib dipenuhi. Sebagaimana terungkap dalam sidang MK, diantara cacat formil penyusunan adalah minim pelibatan dan terbatasnya akses terhadap materi pembahasan. Disamping itu, penyederhanaan 78 UU dengan materi muatan berbeda menjadi satu rupanya tak sesuai aturan pembentukan produk hukum.

Kedua, putusan MK yang berdampak masif butuh kejelasan sikap dari Pemerintah. Presiden Jokowi sendiri menghormati dan memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti. Meski begitu dalam keterangan pers di Istana Merdeka Senin (29/11/2021), Presiden menyebut UU Cipta Kerja masih tetap masih berlaku dan mengatakan tak satu pasal pun UU Ciptaker yang dibatalkan. Hal sama disampaikan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja dalam workshop di Medan Rabu (1/12/2021), berargumen Pemda tetap bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) turunan UU Ciptaker kendati putusan MK menetapkan Inkonstitusional. Perbedaan tafsiran bisa bias. Memang tak ada pembatalan pasal-pasal tapi MK menyatakan dalam pembentukan UU, antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan. Bila aspek teknis atau tata cara pembentukan bermasalah maka tertib hukum pembentukan suatu peraturan tidak terwujud. Regulasi yang bermasalah dalam pelaksanaan bakal memunculkan masalah baru.

Suasana penuh ketidakjelasan seperti sekarang bisa kontraproduktif. Program pembentukan produk legislasi di daerah jelas terganggu. Kekhawatiran menghantui daerah yang terlanjur menggodok Ranperda turunan UU Ciptaker. Jika terus lanjut nanti mengundang perdebatan dan masalah lagi. Apalagi menurut identifikasi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada ribuan Perda terdampak UU Ciptaker dalam upaya penyelarasan dan penyederhanaan regulasi. Termasuk Riau. Paling mengemuka soal Revisi Perda nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Adat dan Pemanfaatannya, yang sebagian isi dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Meski Panitia Khusus (Pansus) diketuai Abdul Kasim dari fraksi PKS sudah cukup lama menuntaskan pembahasan, namun saat konsultasi ke Kemendagri belum mendapat persetujuan. Alasannya harus disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Sehingga, DPRD Riau masih menungggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja. Mengingat Revisi Perda 10/2015 sangat urgen dalam rangka memberi kepastian hukum tanah ulayat dan upaya pencegahan konflik lahan yang kasusnya paling banyak terjadi di Riau, serta perlindungan terhadap masyarakat adat, maka revisi Perda bisa terkatung-katung. Situasi tersebut dapat mengganggu jalannya aktivitas pembangunan dan perekonomian di daerah.

Kepastian

Dampak paling besar wacana simpang siur terkait masa depan pelaksanaan UU Ciptaker adalah masyarakat terutama pelaku usaha dan investor. Apalagi UU Ciptaker multi klaster. Kita mendukung tujuan UU Ciptaker untuk mengatasi “obesitas” regulasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dengan begitu meningkatkan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Akan tetapi prosesnya sesuai kaidah berlaku. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menjamin kepastian hukum dan dukungan terhadap kemudahan investasi dan berusaha serta komitmen agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Namun itu semua butuh pembuktian. Berkaca pada putusan MK yang membeberkan adanya aspek formil tidak ditaati dalam proses pembentukan UU Ciptaker, tentu bisa menuai penilaian negatif dan skeptis dari investor dan pelaku usaha.

Selain itu, masalah juga tak selesai dengan menerbitkan satu UU pamungkas. Perihal investasi misalnya. Bank Dunia dan lembaga internasional menilai kelemahan mendasar Indonesia disamping kepastian regulasi dan kebijakan Pemerintah, juga SDM dan infrastruktur. Cukup banyak aturan terbit hari ini esok diralat atau ditarik kembali. Kebijakan pun begitu, contoh paket ekonomi berjilid-jilid tapi output-nya tak jelas. SDM dan infrastruktur juga PR besar. Tapi sayangnya belum ada itikad baik kebijakan pusat guna mengatasi kesenjangan anggaran antara pusat dan di daerah. Terutama daerah luar Jawa yang makin sulit mengejar ketertinggalan.


Regulasi bagus lahir dari proses yang baik. Regulasi bagus ketika penegakan hukumnya juga bagus. Artinya pembenahan regulasi mesti dibarengi aspek penegakan hukum, cara aparat hukum menangani atau menyelesaikan proses hukum dan perbaikan indeks korupsi yang masih tinggi. Termasuk kebijakan berkeadilan. Relevan dengan ini misalkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan kontroversi itu memberi pesan kurang baik bagi mereka sudah capek-capek taat pajak. Regulasi dan kebijakan seperti tadi juga bisa mendegradasi tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah dan memicu persepsi bahwa hukum di negara ini bisa dikompromikan. Penerapan hukum tanpa kepastian memicu ketidakpercayaan. Kita ingin investasi tapi investasi yang berkualitas. Hanya regulasi dan penegakan hukum bisa menjamin terpenuhinya keinginan tersebut.

Terakhir, dunia tentu memantau UU Ciptaker mulai pembentukan, pengesahan hingga putusan MK. Oleh karena itu harus hati-hati. Komitmen dan kesungguhan Pemerintah melaksanakan putusan MK paling dinanti. Upaya perbaikan UU Ciptaker harus belajar dari kesalahan, diawali transparansi dan pelibatan elemen masyarakat. Karena regulasi yang inkonstitusi bikin kondisi tak pasti.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Sabtu, 22 Januari 2022 08:02 WIB
Kolaborasi Tunaikan Tanggung Jawab
Kamis, 30 Desember 2021 12:58 WIB
Riau Menatap 2022
Senin, 17 Januari 2022 21:27 WIB
Tancap Gas Di Awal Tahun
Kamis, 09 Desember 2021 21:00 WIB
Memaknai Hari Antikorupsi Sedunia
Senin, 27 Desember 2021 08:02 WIB
Revitalisasi Desa Sebagai Pilar Bangsa
Selasa, 21 Desember 2021 08:02 WIB
Bela Negara Tanggung Jawab Bersama
Rabu, 10 November 2021 17:29 WIB
Warisan Berharga Para Pahlawan
Selasa, 04 Januari 2022 16:40 WIB
“Membangun” Kebahagiaan Penduduk
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Selasa, 02 November 2021 19:30 WIB
Myanmar ‘Duri’ dalam ASEAN
Minggu, 31 Oktober 2021 19:28 WIB
Berani Berinovasi Itu Hebat!
Selasa, 16 November 2021 20:56 WIB
Penguatan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota
Jum'at, 03 September 2021 08:02 WIB
Mendulang Berkah Dari Musibah
Kamis, 09 Desember 2021 16:34 WIB
Menanti Tuah Tuan Rumah Anti Rasuah
Kamis, 16 September 2021 21:10 WIB
Mandiri Mengelola Kekayaan Negeri
Jum'at, 24 Desember 2021 08:04 WIB
Menanti Angin Surga UU HKPD
Minggu, 21 November 2021 19:57 WIB
Membangunkan Lahan Yang Tertidur
Kamis, 23 September 2021 20:46 WIB
Misi Penyelamatan UMKM
Selasa, 28 September 2021 08:08 WIB
Sejahterakan Petani Demi Keberlangsungan Negeri
Minggu, 19 September 2021 19:24 WIB
Menata Bahasa demi Alam Semesta
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Jum'at, 27 Agustus 2021 08:16 WIB
Mengurai “Benang Kusut” Aset Daerah
Selasa, 16 November 2021 08:05 WIB
Mengembalikan Kejayaan Sungai Riau
Sabtu, 08 Januari 2022 18:48 WIB
Asa Teruntuk Kapolda Baru
Minggu, 10 Oktober 2021 07:01 WIB
Mengawal Spirit Otonomi Daerah
Rabu, 06 Oktober 2021 08:02 WIB
RTRW Dan Arah Pembangunan Riau
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 02 November 2021
Gajah Seberat 2 Ton Ditemukan Mati di Bukit Apolo Pelalawan
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 23 Januari 2022
Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Polsek Pangkalan Kuras Gencar Operasi Yustisi
Minggu, 23 Januari 2022
Polsek Teluk Meranti Sosialisasi Pencegahan Karhutla
Minggu, 23 Januari 2022
Bagi-bagi Makser, Polsek Ukui Imbau Warga Tetap Disiplin Terapkan Prokes
Minggu, 23 Januari 2022
Begini cara Polsek Pangkalan Lesung Jaga Wilayah Hukumnya

Serantau lainnya ...
Rabu, 12 Januari 2022
UMKM Makin Berkembang, Partai Perindo Ungkap Ide Usaha Potensial di 2022
Rabu, 12 Januari 2022
4 Alternatif Nasi Putih untuk Menurunkan Berat Badan
Kamis, 06 Januari 2022
Fashion Trendi Famys Hijab Collection, Kualitas Terjamin, Harga Bersahabat
Kamis, 30 Desember 2021
Kostum Penjual Jamu Gendong Juarai Parade Kostum Kreasi 2021

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 06 Desember 2021
Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Pekanbaru Terima Penghargaan dari Kemenkeu
Jumat, 03 Desember 2021
Pemko Pekanbaru Terima Aset Fasos dan Fasum dari Pengembang Perumahan
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau

Advertorial lainnya ...
Rabu, 19 Januari 2022
Punya iPhone 12 Sekarang Lebih Gampang, Siapapun Bisa Memilikinya!
Selasa, 11 Januari 2022
Mengenal Risiko dan Peluang Investasi Bitcoin
Jumat, 17 Desember 2021
Ikan Alien Kepala Transparan Tertangkap Kamera
Rabu, 15 Desember 2021
Ahmad Ghani Al Ghifari Ukir Prestasi di Bidang Robotik, Mulai Rakit Robot Hingga Memprogram Drone

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 18 Desember 2021
Mantan Wakil Rektor UIN Suska Didapuk sebagai Pembicara oleh Perusahaan Nutrisi Terbesar di Dunia
Jumat, 17 Desember 2021
Amerika Izinkan Pil Aborsi Dikirim Lewat Pos
Selasa, 30 November 2021
Wanita Malaysia Punya Golongan Darah Emas, Cuma 43 Orang di Bumi
Rabu, 27 Oktober 2021
Dikira Kena Covid-19, Gadis Ini Ternyata Sakit Parah Akibat Isap Vape

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 21 Januari 2022
Dewan Energi Mahasiswa Riau Apresiasi Hadirnya SPKLU Pertama di Riau
Kamis, 20 Januari 2022
Unilak Jalin Kerjasama dengan SMKN 4 Pekanbaru, Mulai dari Peningkatan Kompetensi Guru Hingga Magang
Senin, 17 Januari 2022
Pascasarjana UIR Sosialisasikan Program S2 dan S3 ke Anggota DPRD Pelalawan
Jumat, 14 Januari 2022
Diinisiasi BEM Unilak, Perahu Penyeberangan Warga Dusun Air Mabuk Meranti Hampir Selesai

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

Khas Ahad
Terpopuler
Foto
HUT Meranti 2021 - APRIL
Nataru - April
Kamis, 13 Januari 2022
Tayang Besok, Adakah Kesamaan Virgin The Series dan Film Virgin 2004?
Selasa, 11 Januari 2022
Sinopsis Penyalin Cahaya, Film Original Netflix Tayang 13 Januari 2022
Jumat, 24 Desember 2021
Kontroversi Syuting Sinetron di Lokasi Bencana Semeru, Ini Faktanya...
Senin, 22 November 2021
Bikin Mewek, Gala Ingin Telepon Vanessa Angel & Bibi karena Rindu

Selebriti lainnya ...
PT PER 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 15 Desember 2021
Ada 7.139 Masjid di Riau, Bagaimana Kondisi Remaja Masjidnya?
Rabu, 24 November 2021
Rangkaian HUT ke-23, BKMT Riau Gelar 'Musabaqah Menterjemah Alquran'
Kamis, 04 November 2021
Persembahkan Karya Tenas Effendy, LAMR dan Tafaqquh Taja Kajian Tunjuk Ajar Melayu Dalam Perspektif Alquran dan Hadis
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat

Religi lainnya ...
Selasa, 28 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Doakan Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020
Selasa, 28 Desember 2021
Aplikasi PeduliLindungi Sudah Diterapkan di Pekanbaru, Robin: Tim Vaksin juga Harus Disiapkan
Selasa, 28 Desember 2021
Respon Cepat Pemkab Rohul Tangani Banjir Berhasil Hindarkan Jatuhnya Korban Jiwa
Senin, 27 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Sebut Razia BPOM Terkesan Tebang Pilih

ADV lainnya ...
Indeks Berita
www www