Senin, 24 Januari 2022

Breaking News

  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula
Yamaha 22-28 Januari 2022
Polling
3 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada 20 Februari 2022, Bagaimana Kinerja Mereka Menurut Anda?


CAKAP RAKYAT
Menanti Angin Surga UU HKPD
Jum'at, 24 Desember 2021 08:04 WIB
Menanti Angin Surga UU HKPD
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Awal bulan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) menjadi UU. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengulangi empat pilar penting dibalik penerbitan UU HKPD, yakni: mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan meminimkan ketimpangan vertikal dan horizontal; Mengembangkan sistem pajak daerah untuk mendukung alokasi sumber daya yang efisien; Kualitas belanja daerah; Harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menkeu juga menyampaikan, penerapan UU nantinya bersifat transisi hingga lima tahun. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), baik itu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan diterapkan sesegera mungkin. Sementara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat dilaksanakan tiga tahun sesudah diundangkan. Ada waktu sebelum aturan tersebut mulai berlaku. Dalam waktu 3 bulan ke depan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak daerah pada UU HKPD. Setelah PP selesai, maka Pemerintah Daerah (Pemda) bisa segera menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ada beberapa hal dirasa perlu disikapi sekaligus asa tahap implementasi. Paling urgen menyoal alokasi dana ke daerah atau TKDD dan Dana Bagi Hasil (DBH). UU HKPD digadangkan membawa inovasi pengelolaan keuangan negara. Pengaturan diyakini akan mendorong kinerja Pemda lebih optimal memberi layanan publik. Melalui UU, pusat juga berharap derap langkah daerah seirama dan bersinergi dengan pusat mencapai tujuan bernegara. Perihal alokasi ke daerah dan DBH, Menkeu berkata pengaturan tak hanya fokus pada besaran pembagian namun juga aspek keadilan atas siapa yang berhak menerima, tingkat kepastian penerimaan daerah dan kinerja. Perombakan fundamental ditempuh karena pusat menilai sebagian besar daerah gagal mengelola TKDD secara optimal. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap Pemda kerap memakai DAU, sebagai komponen terbesar dalam TKDD, untuk belanja pegawai. Padahal seharusnya untuk pembangunan. Bahkan menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu ada daerah menggunakan hingga 64,8 persen DAU untuk belanja pegawai. Dalih pusat benar. Dominasi belanja pegawai memang tak sehat. Rata-rata dominasi belanja pegawai berkisar 32,4 persen dari total belanja Pemda. Sedang belanja infrastruktur cuma sepertiganya, sekitar 11,5 persen. Tak heran sulit mengatasi ketimpangan antar daerah yang mencakup hampir seluruh urusan publik. Selain belanja pegawai, Kemenkeu juga menguak kebiasaan Pemda habiskan APBD untuk belanja modal tapi bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan DAK.

Boleh jadi UU HKPD solusi atas problem di atas. Menimbang dukungan ke daerah melalui DAU terus meningkat lima tahun terakhir, dari 27,7 persen pada 2015 menjadi 35,3 persen pada 2020. Wajar rasanya gondok mendapati output tak sesuai ekspektasi. Berdasarkan UU HKPD nantinya belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari transfer ke daerah. Selain itu, terobosan lain yang diatur dalam beleid seperti mewajibkan Pemda mengembangkan kualitas SDM pengelola keuangan guna memperbaiki akuntabilitas pengelolaan APBD, dengan cara sertifikasi dengan masa transisi 3 tahun. Adapun mengenai pajak dan retribusi, UU mendorong Pemda menganggarkan pajak dan retribusi daerah lebih baik dengan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak serta retribusi, serta memberi keleluasaan kepada Pemda memberi insentif guna mendukung kebijakan kemudahan investasi di daerahnya masing-masing.

Skeptisme Daerah

Kembali ke isu utama tentang alokasi dan hak ke daerah. Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa pengalokasian tidak menyamaratakan kondisi di seluruh daerah dan menggunakan formula berbasis kebutuhan daerah dalam penyediaan layanan publik dengan tetap mempertimbangkan karakteristik tertentu. Mengacu ke UU HKPD, Pemerintah Pusat tak lagi diwajibkan menetapkan pagu transfer DAU minimal 26 persen. Menkeu dalam sambutan pengesahan UU HKPD memang berjanji Pemerintah akan komit memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah dan menjamin lima tahun ke depan alokasi DAU ke tiap daerah tak akan mengalami penurunan meski menggunakan formula baru. Namun takutnya pernyataan tadi lip service. Inilah kenapa muncul skeptisme terhadap UU HKPD. Meski narasi dibalik UU sangat beralasan, agar belanja daerah lebih merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun cara pandang tadi harus dua sisi. Upaya “mengendalikan” belanja di daerah sama penting dengan “mengendalikan” belanja di pusat.

Selama ini alokasi belanja pusat melalui kementerian/lembaga masih lebih besar dibandingkan alokasi TKDD. DPR dan DPD menyebut penambahan alokasi ke daerah juga belum signifikan. Padahal penggerak ekonomi nasional di daerah bukan di pusat. Menyoal fokus belanja pusat contoh sederhana infrastruktur jalan. Meski menurut data panjang jalan di Indonesia (tidak termasuk tol) Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 35,95 persen dari total panjang jalan di tanah air terdapat di Pulau Sumatera, namun kondisi kemantapan jalan Sumatera masih di bawah pulau Jawa. Terlebih Riau. Data tahun 2019 mencatat tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Riau tahun 2019 84,68 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemantapan jalan nasional 94 persen. Tingkat kemantapan Jalan Provinsi tahun 2019 sebesar 58,63 persen, juga dibawah rata-rata kemantapan jalan Provinsi secara nasional 68 persen. Begitujuga tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota se- Riau 54,24 persen, di bawah rata-rata kemantapan jalan kabupaten/kota secara nasional 57 persen. Mirisnya, keuntungan dari “penyebab” rusaknya jalan yakni kendaraan tonase besar yang melewati dan menuju sentra perkebunan dan pertambangan tak sepadan. Jika perbaikan hanya dibebankan ke daerah, mengutip pernyataan Gubernur Riau H. Syamsuar, sampai kiamat tak akan selesai. Sungguh ironis nasib Riau sebagai daerah kontributor pajak terutama dari kelapa sawit dan Migas. Mestinya wajar dapat prioritas alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dari pusat.  

Pantas Riau bersuara keras. Selain meminta perhatian lebih alokasi dan DBH lebih fair, juga program lain yang dapat mendistribusikan pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat memang menggelontorkan lebih 2000 T untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Tapi masih didominasi Pulau Jawa. Dari lokasi akan dibangun, Pulau Sumatera “hanya” kebagian 61 proyek dengan total Rp. 638 T, Pulau Kalimantan 24 proyek dengan total Rp. 564 T. Pulau Sulawesi 27 proyek dengan total Rp. 155 T, Maluku dan Papua 13 proyek dengan total Rp. 444 T, serta Bali dan Nusa Tenggara 15 proyek dengan total Rp. 11 T. Bandingkan Pulau Jawa yakni 93 proyek dengan total Rp. 1.065 T. Prioritas PSN juga banyak dipertanyakan saat kebutuhan infrastruktur mendasar seperti jalan umum belum terpenuhi. Menyangkut PSN, Fraksi PKS DPR-RI memberi tanggapan keras atas UU HKPD yang berpotensi bisa memerangkap daerah dalam resiko utang sehubungan pemaksaan ke daerah melaksanakan PSN. Dengan kata lain, inovasi pengelolaan fiskal dalam rangka pembangunan daerah justru dikebiri dengan program pembangunan berlabel PSN. Padahal belum semua PSN sesuai kebutuhan daerah. Semisal pembangunan tol memang membantu menyiasati jarak tempuh dan kemudahan lain, namun keberadaan jalan umum jauh lebih darurat sebab “urat nadi” aktivitas warga dan perekonomian daerah.

Sebagai penutup, harapan dan asa ke depan penerapan UU HKPD benar-benar dilaksanakan dengan penuh komitmen. Terutama DBH, perjuangan daerah-daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Riau yang secara konsisten menuntut ke pusat terjawab sudah dengan ditambahkannya jenis DBH baru. Meski sangat disayangkan, DBH sawit tidak diatur secara khusus seperti halnya DBH lain. Sawit justru masuk kategori DBH lain dan tak didapati muatan substantif. Artinya, masih terbentang jalan panjang untuk terus mengawal hingga ke aturan turunan agar daerah sentra perkebunan subsektor kelapa sawit dapat menikmati bagian yang berkeadilan. Intinya kita terus menagih hak sebagai daerah penghasil dan pengolah. Jadi jangan lengah. Pelaksanaan UU HKPD harus mencerminkan spirit perimbangan keuangan pusat dan daerah lebih baik. Sesuai namanya Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka harus ada mutualisme dan hubungan dua arah dengan kredo otonomi daerah: memperkuat desentralisasi dan kemandirian daerah. Dengan begitu asumsi bahwa UU HKPD cenderung resentralisasi dapat terbantahkan dengan sendirinya.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
3 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada 20 Februari 2022, Bagaimana Kinerja Mereka Menurut Anda?

Berita Terkait
Sabtu, 22 Januari 2022 08:02 WIB
Kolaborasi Tunaikan Tanggung Jawab
Kamis, 30 Desember 2021 12:58 WIB
Riau Menatap 2022
Senin, 17 Januari 2022 21:27 WIB
Tancap Gas Di Awal Tahun
Kamis, 09 Desember 2021 21:00 WIB
Memaknai Hari Antikorupsi Sedunia
Senin, 27 Desember 2021 08:02 WIB
Revitalisasi Desa Sebagai Pilar Bangsa
Selasa, 21 Desember 2021 08:02 WIB
Bela Negara Tanggung Jawab Bersama
Rabu, 10 November 2021 17:29 WIB
Warisan Berharga Para Pahlawan
Selasa, 04 Januari 2022 16:40 WIB
“Membangun” Kebahagiaan Penduduk
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Selasa, 02 November 2021 19:30 WIB
Myanmar ‘Duri’ dalam ASEAN
Minggu, 31 Oktober 2021 19:28 WIB
Berani Berinovasi Itu Hebat!
Selasa, 16 November 2021 20:56 WIB
Penguatan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota
Jum'at, 03 September 2021 08:02 WIB
Mendulang Berkah Dari Musibah
Kamis, 09 Desember 2021 16:34 WIB
Menanti Tuah Tuan Rumah Anti Rasuah
Kamis, 16 September 2021 21:10 WIB
Mandiri Mengelola Kekayaan Negeri
Sabtu, 04 Desember 2021 08:01 WIB
Investasi Butuh Yang Pasti-pasti
Minggu, 21 November 2021 19:57 WIB
Membangunkan Lahan Yang Tertidur
Selasa, 28 September 2021 08:08 WIB
Sejahterakan Petani Demi Keberlangsungan Negeri
Kamis, 23 September 2021 20:46 WIB
Misi Penyelamatan UMKM
Minggu, 19 September 2021 19:24 WIB
Menata Bahasa demi Alam Semesta
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Jum'at, 27 Agustus 2021 08:16 WIB
Mengurai “Benang Kusut” Aset Daerah
Selasa, 16 November 2021 08:05 WIB
Mengembalikan Kejayaan Sungai Riau
Sabtu, 08 Januari 2022 18:48 WIB
Asa Teruntuk Kapolda Baru
Minggu, 10 Oktober 2021 07:01 WIB
Mengawal Spirit Otonomi Daerah
Rabu, 06 Oktober 2021 08:02 WIB
RTRW Dan Arah Pembangunan Riau
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 02 November 2021
Gajah Seberat 2 Ton Ditemukan Mati di Bukit Apolo Pelalawan
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 24 Januari 2022
Berbekal Dukungan dan Pengalaman, Rika Putra Siap Jadi Ketua Inkindo Riau
Minggu, 23 Januari 2022
Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Polsek Pangkalan Kuras Gencar Operasi Yustisi
Minggu, 23 Januari 2022
Polsek Teluk Meranti Sosialisasi Pencegahan Karhutla
Minggu, 23 Januari 2022
Bagi-bagi Makser, Polsek Ukui Imbau Warga Tetap Disiplin Terapkan Prokes

Serantau lainnya ...
Rabu, 12 Januari 2022
UMKM Makin Berkembang, Partai Perindo Ungkap Ide Usaha Potensial di 2022
Rabu, 12 Januari 2022
4 Alternatif Nasi Putih untuk Menurunkan Berat Badan
Kamis, 06 Januari 2022
Fashion Trendi Famys Hijab Collection, Kualitas Terjamin, Harga Bersahabat
Kamis, 30 Desember 2021
Kostum Penjual Jamu Gendong Juarai Parade Kostum Kreasi 2021

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 06 Desember 2021
Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Pekanbaru Terima Penghargaan dari Kemenkeu
Jumat, 03 Desember 2021
Pemko Pekanbaru Terima Aset Fasos dan Fasum dari Pengembang Perumahan
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau

Advertorial lainnya ...
Rabu, 19 Januari 2022
Punya iPhone 12 Sekarang Lebih Gampang, Siapapun Bisa Memilikinya!
Selasa, 11 Januari 2022
Mengenal Risiko dan Peluang Investasi Bitcoin
Jumat, 17 Desember 2021
Ikan Alien Kepala Transparan Tertangkap Kamera
Rabu, 15 Desember 2021
Ahmad Ghani Al Ghifari Ukir Prestasi di Bidang Robotik, Mulai Rakit Robot Hingga Memprogram Drone

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 18 Desember 2021
Mantan Wakil Rektor UIN Suska Didapuk sebagai Pembicara oleh Perusahaan Nutrisi Terbesar di Dunia
Jumat, 17 Desember 2021
Amerika Izinkan Pil Aborsi Dikirim Lewat Pos
Selasa, 30 November 2021
Wanita Malaysia Punya Golongan Darah Emas, Cuma 43 Orang di Bumi
Rabu, 27 Oktober 2021
Dikira Kena Covid-19, Gadis Ini Ternyata Sakit Parah Akibat Isap Vape

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 21 Januari 2022
Dewan Energi Mahasiswa Riau Apresiasi Hadirnya SPKLU Pertama di Riau
Kamis, 20 Januari 2022
Unilak Jalin Kerjasama dengan SMKN 4 Pekanbaru, Mulai dari Peningkatan Kompetensi Guru Hingga Magang
Senin, 17 Januari 2022
Pascasarjana UIR Sosialisasikan Program S2 dan S3 ke Anggota DPRD Pelalawan
Jumat, 14 Januari 2022
Diinisiasi BEM Unilak, Perahu Penyeberangan Warga Dusun Air Mabuk Meranti Hampir Selesai

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
3 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada 20 Februari 2022, Bagaimana Kinerja Mereka Menurut Anda?


Khas Senin
Terpopuler
Foto
HUT Meranti 2021 - APRIL
Nataru - April
Kamis, 13 Januari 2022
Tayang Besok, Adakah Kesamaan Virgin The Series dan Film Virgin 2004?
Selasa, 11 Januari 2022
Sinopsis Penyalin Cahaya, Film Original Netflix Tayang 13 Januari 2022
Jumat, 24 Desember 2021
Kontroversi Syuting Sinetron di Lokasi Bencana Semeru, Ini Faktanya...
Senin, 22 November 2021
Bikin Mewek, Gala Ingin Telepon Vanessa Angel & Bibi karena Rindu

Selebriti lainnya ...
PT PER 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 15 Desember 2021
Ada 7.139 Masjid di Riau, Bagaimana Kondisi Remaja Masjidnya?
Rabu, 24 November 2021
Rangkaian HUT ke-23, BKMT Riau Gelar 'Musabaqah Menterjemah Alquran'
Kamis, 04 November 2021
Persembahkan Karya Tenas Effendy, LAMR dan Tafaqquh Taja Kajian Tunjuk Ajar Melayu Dalam Perspektif Alquran dan Hadis
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat

Religi lainnya ...
Selasa, 28 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Doakan Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020
Selasa, 28 Desember 2021
Aplikasi PeduliLindungi Sudah Diterapkan di Pekanbaru, Robin: Tim Vaksin juga Harus Disiapkan
Selasa, 28 Desember 2021
Respon Cepat Pemkab Rohul Tangani Banjir Berhasil Hindarkan Jatuhnya Korban Jiwa
Senin, 27 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Sebut Razia BPOM Terkesan Tebang Pilih

ADV lainnya ...
Indeks Berita
www www