Selasa, 28 Juni 2022

Breaking News

  • Turunkan Harga TBS Sepihak, PKS di Riau Bisa Disanksi Tegas   ●   
  • Kuala Lumpur Kembali Dilanda Banjir Bandang   ●   
  • Harga Sawit di Riau Rp3.919,87 Perkilogram, PKS Diminta Tidak sewenang-wenang Tetapkan Harga   ●   
  • PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei   ●   
  • Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang   ●   
  • ASN Pemko Pekanbaru Wajib Ingat! Bawa Mobil Dinas saat Lebaran Bakal Disanksi   ●   
  • Tol Pekanbaru Bangkinang Dibuka untuk Mudik, Polisi Dikerahkan untuk Pengamanan   ●   
  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19
Yamaha 27-28 Juni 2022
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


CAKAP RAKYAT
Maksimalkan Perlindungan Pekerja
Kamis, 17 Februari 2022 12:30 WIB
Maksimalkan Perlindungan Pekerja
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM

Baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan buat keputusan heboh menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Lantaran diviralkan kebijakan “baru” JHT hanya bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun atau peserta JHT meninggal dunia atau cacat total tetap. Berbeda dengan aturan sebelumnya, Permenaker 19/2015, JHT bisa langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan. Perubahan tadi menuai protes luas terutama dari kalangan para pekerja dan buruh se nasional, termasuk di Riau. Alasan Pemerintah cukup logis dan meyakinkan. Sejalan tujuan JHT yaitu melindungi peserta saat menginjak masa tua dan tidak lagi produktif. Jika dapat dicairkan saat usia produktif, maka program tak memenuhi tujuan perlindungan hari tua. Berdasarkan itu, JHT dipersiapkan untuk jangka panjang.

Untuk menenangkan kegelisahan para pekerja menghadapi situasi tak terduga atau kebutuhan jangka pendek seperti kecelakaan, cacat, meninggal dunia, terkena PHK dan seterusnya, Pemerintah memastikan semua ditanggulangi hak jaminan sosial dengan ketentuan khusus lain. Seperti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang segera akan meluncur. JKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden (PP) 37/2021 sebagai turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sepintas ajaib. Bukankah amar putusan MK telah menyatakan bahwa setiap kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas serta penerbitan peraturan pelaksana UU Ciptaker harus ditangguhkan? Adapun PP merevisi UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang terbit di era Presiden Megawati Soekarnoputri. JKP ditambahkan ke dalam program jaminan sosial selain Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, JHT, Pensiun dan Kematian. Tersebut tiga fasilitas utama JKP, yaitu uang tunai bagi pekerja diPHK selama 6 bulan, namun syaratnya batas besaran upah terakhir diterima pekerja sebesar Rp. 5 juta. Fasilitas kedua, akses informasi meliputi informasi lowongan kerja dan bimbingan atau konseling karir. Fasilitas ketiga pelatihan kerja berbentuk daring maupun luring melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Tidak Konsisten

Meski perubahan aturan JHT disertai program baru yang menggiurkan, gelombang protes tak surut. Jika dirunut, kesalahan di Pemerintah sendiri. Diawali menyoal inkonsistensi. Permenaker “baru” ternyata mengulangi cerita lama. Polemik soal JHT rupanya sudah pernah terjadi pada 2015 saat Menaker Hanif Dhakiri. Kala itu Pemerintah merilis PP No. 46/2015. Ketentuan juga mensyaratkan JHT hanya bisa diambil 30 % (semisal untuk membeli rumah) ketika sudah 10 tahun jadi peserta. Selebihnya baru bisa dicairkan saat peserta memasuki usia pensiun. Kelompok buruh protes. Pemerintah melunak. Saat itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan dana JHT bagi pekerja yang terkena PHK dapat dicairkan dalam waktu satu bulan. Konsekuensi dari instruksi, PP JHT direvisi. Sikap mencla-mencle memperkeruh suasana. Sekarang perkara lama terulang kembali. Diperparah kurang baiknya komunikasi Pemerintah meyakinkan para pekerja dan sosialisasi perubahan kebijakan. Para pekerja sejumlah daerah yang  memenuhi persyaratan JHT mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mencoba mencairkan dana segera sebelum Permenaker berlaku. Ada yang bawa dokumen lengkap untuk memproses pencairan dana JHT tapi berujung kecewa sebab tak tahu ada perubahan aturan pencairan. Bikin susah.

Secara konsep JKP sebenarnya bagus. Tapi wajar banyak ragu karena belum ada kejelasan realisasi di lapangan dan selama ini belum ada pembuktian bagi terkena PHK. Apalagi di tengah situasi pandemi, ancaman PHK masih menghantui pekerja seiring perekonomian belum pulih betul dan banyak sektor usaha kesulitan. Di sisi lain kinerja Pemerintah mengeksekusi program yang ada dan anggaran tersedia juga dipertanyakan. Mirisnya, sejumlah program berdampak signifikan memproteksi pekerja. Lihat saja realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021, serapan hanya 88,4 persen. Alokasi klaster kementerian/lembaga (K/L) cuma teralisasi 51,61 persen. Padahal peruntukan dan manfaat anggaran melalui kementerian/lembaga sangat penting dan dirasakan langsung para pekerja serta membantu sektor usaha sekaligus meminimalisir PHK. Saat rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum lama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengakui alokasi ke beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) tidak sukses eksekusinya.

Dalam kondisi serba tak pasti plus kinerja Pemerintah belum memuaskan, tak heran pekerja bergantung pada JHT. Selain beranggapan itu duit mereka, JHT opsi paling ready sewaktu-waktu berhenti kerja atau diPHK. Entah dipakai memulai usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Kembali menyoal JKP, juga tak melindungi semua pekerja. Mengacu ke persyaratan, pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak bakal kesulitan mendapat manfaat dari program. Unsur patungan JKP juga berpotensi menuai masalah. Selain dari pekerja, pembayaran iuran juga oleh pemberi kerja/perusahaan. Kelalaian perusahaan bisa saja berakibat tak bisa diaksesnya manfaat JKP. Kemudian, guna mendapat manfaat JKP pekerja juga harus terdaftar di semua program jaminan sosial, mulai dari jaminan hari tua (JHT), kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JK), dan Jaminan Kesehatan. Berkaca dari sini, berharap JKP solusi jangka pendek tentu riskan. Kecuali prosedur dijamin bebas ribet. Jangan hanya investor dan pengusaha saja diberi karpet merah kemudahan berurusan.

Efek ke daerah

Berangkat dari pemaparan, perlu kiranya antisipasi supaya perubahan kebijakan tak berekses negatif. Implikasi akan terasa ke daerah, termasuk Riau. Terlebih menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dari segi Ketenagakerjaan Provinsi Riau per Agustus 2021 status pekerjaan penduduk Riau didominasi buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 40,28 persen. Apabila tak ditangani baik, sedikit banyak mengganggu kenyamanan mereka bekerja. Imbasnya bisa berdampak ke produktivitas kerja. Isu ini sangat sensitif. Menyoal hidup pekerja dan keluarga mereka dan kejelasan bagi perusahaan. Jangan sampai maksud baik Pemerintah dan asa memberi angin surga di masa tua pekerja lewat JKP mempertaruhkan nasib mereka dan keluarga dalam kemiskinan di usia produktif, sehubungan “tabungan kesejahteraan” mereka yaitu JHT belum bisa diakses penuh saat mereka butuh. Jika memang Pemerintah ingin mengembalikan JHT ke konsep awal maka Pemerintah harus all out memberi pelindungan jangka pendek bagi para pekerja. Dibuktikan melalui upaya atau program yang  eksis dulu. Bukan gemar rilis program baru tapi hasilnya sebelas duabelas.

Perlindungan pekerja pun harus sistematis. Setiap orang berhak dapat perlindungan dan jaminan sosial dari negara tanpa terkecuali, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3). Regulasi mendukung perluasan kepesertaan jaminan sosial. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menugaskan ke Menteri Dalam Negeri mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota agar mengoptimalkan jangkauan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah pusat hingga Pemerintah Daerah (Pemda) mesti bersinergi jalankan misi. Teristimewa Pemda , dari segi otoritas punya instrumen kebijakan dan diskresi merancang program. Rumpun urusan wajib daerah juga menugaskan Pemda mengelola bidang ketenagakerjaan.

Berangkat dari kewenangan, secara fiskal, APBD dapat dipakai mengakomodir berbagai pendekatan strategis melindungi pekerja. Misal pengembangan usaha, fasilitas produktivitas pekerja, peningkatan kesejahteraan melalui nonupah dan pendekatan lain. Sebagai contoh perlu diapresiasi kepedulian Pemprov Riau menggandeng Bank Riau Kepri (BRK) terhadap para pekerja rentan di Provinsi Riau. Secara tidak langsung Pemprov membantu mengurangi tingkat kemiskinan Provinsi Riau kalau terjadi risiko sosial dialami para pekerja tersebut. Pendekatan tadi perlu dipertahankan dan dimasifkan. Melindungi pekerja pada dasarnya investasi bukan buang duit. Pekerja seumpama “motor” yang menggerakkan perekonomian daerah. Sementara daerah penentu perekonomian bangsa. Layaknya motor, ketika tak dirawat baik-baik akan timbul kerugian besar.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?

Berita Terkait
Sabtu, 21 Mei 2022 07:00 WIB
Menggali Unsur Kebangkitan Nasional
Sabtu, 28 Mei 2022 07:01 WIB
Jalan Menuju Berkah Tidak Mudah
Sabtu, 25 Juni 2022 20:44 WIB
Pendidikan Yang Berkeadilan
Jum'at, 10 Juni 2022 10:21 WIB
Mengatasi Kesenjangan Dunia Pendidikan
Rabu, 01 Juni 2022 17:46 WIB
Revitalisasi Nilai Pancasila
Kamis, 05 Mei 2022 20:38 WIB
Aspirasi Kunci Pembangunan
Senin, 28 Maret 2022 08:45 WIB
Keberpihakan Kunci Kebangkitan
Selasa, 24 Mei 2022 08:01 WIB
Toleransi Bukan Untuk Mengebiri
Sabtu, 23 April 2022 06:18 WIB
Pentingnya Iqro’
Rabu, 30 Maret 2022 17:01 WIB
Rohingya dan Permasalahannya
Kamis, 23 Juni 2022 16:25 WIB
Pekanbaru Butuh Mindset Baru
Selasa, 05 April 2022 16:22 WIB
Impor dan Kemandirian Bangsa
Selasa, 10 Mei 2022 21:49 WIB
Menjawab Dilema Para Buruh
Senin, 09 Mei 2022 20:46 WIB
G20 dan Politik Luar Negeri Indonesia
Kamis, 31 Maret 2022 08:23 WIB
Ramadhan Dan Momentum Ekonomi Syariah
Minggu, 01 Mei 2022 23:16 WIB
Fitrah Dan Kekuatan Untuk Merubah
Kamis, 10 Maret 2022 12:27 WIB
Energi Dan Kebangkitan Ekonomi
Kamis, 16 Juni 2022 08:15 WIB
Kebijakan Teror Honorer
Senin, 23 Mei 2022 07:40 WIB
Berdamai dengan Perubahan
Kamis, 30 Desember 2021 12:58 WIB
Riau Menatap 2022
Selasa, 12 April 2022 16:00 WIB
Komitmen Setengah Hati Urus BUMD
Kamis, 07 April 2022 08:27 WIB
Misi Jadikan Melayu Bahasa Pemersatu
Minggu, 17 April 2022 14:52 WIB
Ekonomi Hijau Demi Riau Berkilau
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Rabu, 10 November 2021 17:29 WIB
Warisan Berharga Para Pahlawan
Senin, 27 Desember 2021 08:02 WIB
Revitalisasi Desa Sebagai Pilar Bangsa
Sabtu, 22 Januari 2022 08:02 WIB
Kolaborasi Tunaikan Tanggung Jawab
Kamis, 09 Desember 2021 21:00 WIB
Memaknai Hari Antikorupsi Sedunia
Minggu, 03 April 2022 21:07 WIB
Taat Konstitusi Bukti Cinta NKRI
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 27 Juni 2022
Dinkes Bengkalis Rapat Penyusunan Perbup PPK-BLUD
Senin, 27 Juni 2022
Bupati Launching Si BOS dan Konseling Keliling LK3 Sahabat Keluarga
Senin, 27 Juni 2022
Pemkab Bengkalis MoU dengan BPS dan Kemenkumham Riau
Senin, 27 Juni 2022
Kasmarni Lantik Pengurus Bengkalis Creative Network

Serantau lainnya ...
Selasa, 21 Juni 2022
Begini 5 Cara Agar UMKM Go Online dan Sukses Besar
Selasa, 14 Juni 2022
7 Daftar Pekerjaan Untuk Lulusan SMA yang Gajinya Besar
Kamis, 02 Juni 2022
6 Olahraga Mudah Paling Pas untuk Turunkan Berat Badan
Selasa, 31 Mei 2022
Meniti Mimpi, Wujudkan Rumah Impian untuk Calon Istri

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 10 Juni 2022
Tutorial Mengubah Alamat Warga di Kecamatan Pemekaran, Disdukcapil Pekanbaru Beri Kemudahan
Kamis, 09 Juni 2022
Disdukcapil Pekanbaru Gencar Sosialisasikan Perubahan Adminduk
Selasa, 07 Juni 2022
Komitmen Jaga Kebersihan, Pemko Pekanbaru Ubah Sampah Jadi Bahan Baku PLTU
Selasa, 31 Mei 2022
Turun ke Sungai Sail, Pj Walikota Komit Selesaikan Persoalan Banjir

Advertorial lainnya ...
Senin, 27 Juni 2022
Fenomena Planet Sejajar Akan Terjadi Lagi 28 Juni 2022!
Jumat, 03 Juni 2022
UMKM Lokal jadi Target Pemasaran, Warungpay sudah Tersebar di Berbagai Wilayah Riau
Kamis, 02 Juni 2022
Elon Musk Wajibkan Karyawan Tesla WFO, Menolak Disuruh Mundur
Selasa, 31 Mei 2022
Samsung Galaxy A03 Hadir, Harga hanya Sejutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 26 Juni 2022
Pencanangan GERMAS, Sekda Pekanbaru Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat
Rabu, 22 Juni 2022
Pernah Raih Rekor MURI, RSI Ibnu Sina Pekanbaru Komit Tingkatkan Layanan Bagi Pasien Bibir Sumbing
Rabu, 22 Juni 2022
Wabup Nasarudin Hadiri Baksos Sunatan Massal PT RAPP dan APR
Selasa, 14 Juni 2022
Indonesia Raih Penghargaan Kependudukan dari PBB

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 27 Juni 2022
Menteri Siti Nurbaya Bakar Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya
Minggu, 26 Juni 2022
Pengurus IKA USU Riau Dilantik, Diajak Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Jumat, 24 Juni 2022
Fakultas Psikologi UIR Raih Hibah Penelitian Pengembangan Kurikulum dari Kemendikbukristek
Selasa, 21 Juni 2022
Dewan Pembina-nya Syamsuar, Zul Anshari Terpilih Jadi Ketua IKA FISIP USU Wilayah Riau

Kampus lainnya ...
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat

CSR lainnya ...
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


Demokrat 2022
Terpopuler
Pemko - KONI Pekanbaru
Foto
Khas Hotel 13 Juni 2022
HUT PEKANBARU 238 - CAKAPLAH
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!
Jumat, 06 Mei 2022
Cantiknya Sophia Latjuba saat Lebaran, Tetap Stylish Walau Pakai Sarung
Rabu, 27 April 2022
Dikira Mualaf, Ternyata Ini Alasan Celine Evangelista Sering Pakai Baju Muslim

Selebriti lainnya ...
HUT PEKANABRU 23 Juni 2022 - BSP
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Dewan DPRD Riau 1
Minggu, 26 Juni 2022
Tinjau Kelayakan Pendidikan, Gubri Sambangi Pondok Tahfidz Quran Bengkalis
Jumat, 24 Juni 2022
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, LAZISMu Riau Launching Warung Makan 2000
Rabu, 27 April 2022
Dompet Dhuafa Volunteer Riau Gelar Puncak Serambi
Selasa, 26 April 2022
ACT Riau Tebar Sajian Iftar terbaik untuk Yatim, Penghapal Quran, dan Warga Prasejahtera

Religi lainnya ...
Waisak 16 Mei 2022 - APRIL
Indeks Berita
Dewan DPRD Riau 3Dewan DPRD Riau 4Dewan DPRD Riau 5
www www