Sabtu, 25 Juni 2022

Breaking News

  • Turunkan Harga TBS Sepihak, PKS di Riau Bisa Disanksi Tegas   ●   
  • Kuala Lumpur Kembali Dilanda Banjir Bandang   ●   
  • Harga Sawit di Riau Rp3.919,87 Perkilogram, PKS Diminta Tidak sewenang-wenang Tetapkan Harga   ●   
  • PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei   ●   
  • Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang   ●   
  • ASN Pemko Pekanbaru Wajib Ingat! Bawa Mobil Dinas saat Lebaran Bakal Disanksi   ●   
  • Tol Pekanbaru Bangkinang Dibuka untuk Mudik, Polisi Dikerahkan untuk Pengamanan   ●   
  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19
Yamaha 25-26 Juni 2022
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


CAKAP RAKYAT
Gubernur Riau dan Soal Penunjukan Plt Sekwan dan Kadisdik
Selasa, 07 Juni 2022 19:48 WIB
Gubernur Riau dan Soal Penunjukan Plt Sekwan dan Kadisdik

(CAKAPLAH) - Ada fenomena baru yang jarang ditemukan di Indonesia, walau kericuhan akibat ketidakterimaan atas penetapan pejabat kepala daerah telah banyak diprotes di berbagai daerah. Fenomena yang diungkapkan disini adalah hal baru yang tidak biasa terjadi di berbagai daerah manapun. Berdasarkan permasalahannya yaitu terkait dengan proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang mana Pejabat Kepala Daerah tersebut setelah dilantik pada tanggal 23 Mei 2022 di PLT-Kan oleh Gubernur Riau Syamsuar dari jabatan sebelumnya.

Pejabat Kepala Daerah tersebut adalah Muflihun sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru dan Kamsol sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Kampar. Muflihun telah dibebastugaskan dari jabatan sebagai Sekretaris DPRD Riau dan Kamsol sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Syamsuar mengatakan, saat pelantikan pejabat kepala daerah, yang dikutip dari sumber media bahwa; “Saya telah menujuk Pelaksana Tugas (Plt) bukan Pelaksana Harian (lh). Jadi Lepas Tanggung-jawabnya di Sekretariatan DPRD Riau dan Dinas Pendidikan,” Katanya.

PLT yang ditunjuk oleh gubernur yakni M Job yang merupakan Asisten II Setdaprov Riau untuk merangkap Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau dan Joni Irwan yang merupakan Asisten III Setdaprov Riau untuk merangkap PLT Sekretaris DPRD Riau.

Dalam definisi PLT adalah pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk mengisi jabatan kedinasan serta menduduki jabatan struktural tertentu dalam melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Sehingga dapat disimpulkan gubernur menujuk PLT lantaran pejabat definitif berhalangan tetap.

Permasalahan ini sebenarnya butuh kajian dan pandangan dari perspektif hukum dan tata penyelenggaraan pemerintahan jika dilihat dari sudut persepektif peraturan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang pilkada pada pasal 201 ayat 10 dan 11, yang mana secara dalil mengatakan bahwa: “Kekosongan Jabatan Gubernur dapat diisi oleh pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau walikota dapat diisi oleh pejabat dari jabatan pimpinan tinggi pratama“.

Dapat diartikan bahwa, status Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pejabat Bupati Kampar didefinisikan dalam konteks syarat Pejabat kepala Daerah telah gugur secara definisi kepersyaratannya karena sebabnya seseorang jika ingin menjadi pejabat kepala daerah yang notabenenya adalah Pegawai Negeri Sipil jika terpilih menjadi kepala dinas, maka statusnya adalah sebagai jabatan tertinggi pratama atau eselon II.

Tapi pada konteks ini gubernur malah melakukan Penujukan PLT kepada yang bersangkutan disaat bersangkutan dilantik menjadi pejabat kepala daerah. Hal ini yang menjadi perdebatan di publik sehingga harus diluruskan dengan cara pemahaman sisi regulasi dan bukan dari sisi argumentasi asumsi.

Jabatan Tinggi Pratama merupakan Eselon II

Sebelumnya Badan Kepegawai Daerah, mengatakan dalam sebaran media, bahwasannya, ”kedua Pj tersebut bukan di-nonjob-kan dari jabatan sebelumnya, karena untuk menjadi Pj syaratnya adalah Eselon II. Jabatannya tidak hilang, jabatan Sekretaris DPRD Riau dan Kepala Dinas Pendidikan Riau tetap keduanya. Karena untuk menjadi Pj itu syaratnya menjabat eselon II," ujarnya Ikhwan.

Jika mengamati statemen dari kepala BKD tersebut perlu diperdalam kembali apa yang disampaikan olehnya yaitu pada kalimat, Pertama, jabatan tidak hilang. Kedua, jabatan Kadisdik dan Sekwan tetap beliau. Ketiga, menjadi PJ itu karena ada jabatan Eselon II. Dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur dalam poin yang digarisbawahi yaitu: “Lepas tanggung jawab di jabatanFDinas Pendidikan dan Sekretariatan Dewan”.

Patut dianalisa mendalam dengan pendekatan struktur kajian. Dalam konteks peraturan yakni pada UU No 5 Tahun 2014, pasal 121 menjelaskan bahwa pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap jabatan PNS terjadi Penyetaraan yang mana pada poin (C) adalah: Jabatan Eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sehingga dalam penerjamahannya bahwa eselon II yang melekat pada struktur jabatan kepala dinas merupakan sisi lain dari struktur jabatan tinggi pratama. Artinya dalam konteks ini Muflihun dan Kamsol adalah pejabat eselon II dan merupakan pejabat tinggi pratama.

Selain itu gubernur juga mengatakan mereka dilepas tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Sekwan DPRD Riau. Artinya apa yang disampaikan oleh BKD dapat dikatakan tidak benar dan salah tafsir karena jika dilihat dari peraturan mereka itu juga merupakan eselon II dan juga sebagai pemegang jabatan tinggi pratama. Kalau mereka di-PLT-Kan artinya mereka secara kaidah peraturan telah dinonaktifkan secara tetap dan bukan sifatnya sementara, terkecuali mereka bukan di-PLT tapi di PLH oleh Gubernur baru sifatnya jabatannya dinonaktifkan secara sementara.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan perbedaan PLT dan PLH bahwa pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara sedangkan pelaksaan tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur dan Kepala BKD dapat ditelaah adanya kesalahan pemahaman terhadap integrasi komunikasi antara atasan dan bawahan dalam pengambilan keputusan untuk mem-PLT Kan seseoarang. Karena jika Kamsol dan Muflihun di-PLT-Kan secara tegas peraturan mengatakan tidak sah dan gugur kepersyaratan apabila yang bersangkutan menjadi pejabat kepala daerah. Tapi kalau konteksnya tidak mendapatkan tugas sebagai pejabat kepala daerah itu sah-sah saja dengan catatan harus melalui prosedur evaluasi dan kalau ada cacat dalam penyelenggaraan bisa gubernur melakukan tindakan untuk memberhentikan dari struktur jabatan kepala dinas.

Hal ini juga dipertegaskan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan diperbaharui menjadi PP 17 tahun 2020. Pada pasal 144 dan diperkuat dalam SE Nomor 2/SE/VII/2019 Membunyikan bahwa : “Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas atau terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka Pejabat diatasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai pelaksanaan harian atau pelaksanaan Tugas”. Sehingga konteksnya mereka saat ini berhalangan sementara bukan berhalangan tetap dan seharusnya yang bersangkutan cukup di PLH saja. Patut dicurigai ada dugaan apa dengan penujukan PLT tersebut yang syarat dalam kesalahan penafsiran regulasi.

Sisih lain andai kata mereka selesai dalam menjalankan amanah sebagai pejabat kepala dinas atau dalam pertengahan satu tahun berjalan mereka dievalausi oleh Mendagri melalui gubernur maka seyogyii? Dan apakah mereka akan menduduki jabatan sebelumnya? .. jelas jika menduduki jabatan sebelumnya tidak bisa karena mengharuskan melalui prosesdur kembali yaitu asesmen jabatan jika kembali di instansinya bisa saja tapi tidak dalam konteks sebagai kepala dinas. Karena dalam peraturan cukup jelas bahwa penujukan PLT adalah penetapan tetap bukan sementara.

Jikalau penujukan PLT adalah bentuk keseriusan gubernur untuk mencegah rangkap jabatan sehingga tidak fokus nantinya bagi pejabat yang bersangkutan. Ini adalah pilihan tepat dan bijak. Akan tetapi sebaiknya gubernur harus melakukan hal ini dari awal dan mengikuti prosedur secara regulasi dan tidak menabrak aturan karena apa yang dilakukan oleh gubernur dalam tafsiran peraturan kepegawaian. Peraturan pilkada dan peraturan administrasi kepegawaian diduga salah mengambil keputusan dalam mem-PLT-kan Kamsol dan Muflihun apalagi dalam perkembangan saat ini Inspektorat Provinsi sedang dalam pemeriksaan di dua dinas ini yaitu Dinas Pendidikan dan Sekertariatan Dewan patut diduga ada muatan apa, kenapa dua instansi ini yang menjadi pilihan temuan pemeriksaan yang intens setelah mereka saat ini sedang dalam memegang amanah PJ kepala daerah. Dan sebaliknya jika ini ada prasangka emosional gubernur dalam persoalan ini, ini lebih salah lagi sehingga gubernur melakukan tindakan di luar aturan.

Karena Mendagri

Sisih lain jika melihat reviuw kebelakang penujukan PLT tentunya adalah penyebabnya karena kebijakan Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau dilihat dari awal permulaan masalah ini timbul sehingga ada spekulasi bahwa gubernur sakit hati, emosional dan marah atas putusan penujukan pejabat kepala daerah yang mana nama tersebut tidak atas dari usulan gubernur. Seharusnya gubernur melakukan tindakan di awal dengan membangun komunikasi secara masif di pemerintah pusat kalau pilihannya tetap itu yang akan ditunjuk oleh Mendagri tapi komunikasi politik beliau lemah di pemerintah pusat tampak dari hasil SK yang turun.

Selain itu, karena kalau dilihat dalam aturan Permendagri nomor 1 tahun 2018 jelas bahwa Mendagri berhak menujuk pilihan untuk siapa menjadi PLT pada pejabat kepala daerah yang notabenenya adalah Bupati dan Walikota demi kepentingan strategis. Masalahnya adalah Mendagri juga tidak jujur atas kepentingan strategi apa yang dimaksud sehingga usulan gubernur ditepis semua. Jika ini ada muatan politik sebaiknya gubernur melakukan segera tindakan yang lebih konferensif yaitu mengkoordinasikan dengan daerah-daerah lain yang mana terdapat ketidaksepakatan dalam penujukan PJ Kepala daerah, untuk merancang bersama kepala daerah lainnya melakukan gugatan kepengadilan atas kebijakan yang salah dari Mendagri. Apalagi dalam hal ini Mendagri juga tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi sebaliknya jika ini adalah emosi sesaat gubernur maka dapat dikatakan gubernur juga tidak baik dalam etika penyelenggaraan sehingga berdampak pada kerugian orang lain. Dalam proses penujukan PLT tersbut harus ditinjau kembali dari sudut pandang peraturan jangan sampai dugaan publik terkait dengan emosional gubernur menjadi bukti legitimasi benar adanya.**

Penulis : Taufik, Manager Advokasi dan Jaringan FITRA
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?

Berita Terkait
Sabtu, 25 Juni 2022 20:44 WIB
Pendidikan Yang Berkeadilan
Sabtu, 21 Mei 2022 07:00 WIB
Menggali Unsur Kebangkitan Nasional
Sabtu, 28 Mei 2022 07:01 WIB
Jalan Menuju Berkah Tidak Mudah
Jum'at, 10 Juni 2022 10:21 WIB
Mengatasi Kesenjangan Dunia Pendidikan
Rabu, 01 Juni 2022 17:46 WIB
Revitalisasi Nilai Pancasila
Kamis, 05 Mei 2022 20:38 WIB
Aspirasi Kunci Pembangunan
Senin, 28 Maret 2022 08:45 WIB
Keberpihakan Kunci Kebangkitan
Kamis, 23 Juni 2022 16:25 WIB
Pekanbaru Butuh Mindset Baru
Selasa, 24 Mei 2022 08:01 WIB
Toleransi Bukan Untuk Mengebiri
Sabtu, 23 April 2022 06:18 WIB
Pentingnya Iqro’
Selasa, 05 April 2022 16:22 WIB
Impor dan Kemandirian Bangsa
Selasa, 10 Mei 2022 21:49 WIB
Menjawab Dilema Para Buruh
Rabu, 30 Maret 2022 17:01 WIB
Rohingya dan Permasalahannya
Senin, 09 Mei 2022 20:46 WIB
G20 dan Politik Luar Negeri Indonesia
Kamis, 31 Maret 2022 08:23 WIB
Ramadhan Dan Momentum Ekonomi Syariah
Minggu, 01 Mei 2022 23:16 WIB
Fitrah Dan Kekuatan Untuk Merubah
Kamis, 17 Februari 2022 12:30 WIB
Maksimalkan Perlindungan Pekerja
Kamis, 10 Maret 2022 12:27 WIB
Energi Dan Kebangkitan Ekonomi
Kamis, 16 Juni 2022 08:15 WIB
Kebijakan Teror Honorer
Senin, 23 Mei 2022 07:40 WIB
Berdamai dengan Perubahan
Kamis, 30 Desember 2021 12:58 WIB
Riau Menatap 2022
Selasa, 12 April 2022 16:00 WIB
Komitmen Setengah Hati Urus BUMD
Kamis, 07 April 2022 08:27 WIB
Misi Jadikan Melayu Bahasa Pemersatu
Minggu, 17 April 2022 14:52 WIB
Ekonomi Hijau Demi Riau Berkilau
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Rabu, 10 November 2021 17:29 WIB
Warisan Berharga Para Pahlawan
Senin, 27 Desember 2021 08:02 WIB
Revitalisasi Desa Sebagai Pilar Bangsa
Kamis, 09 Desember 2021 21:00 WIB
Memaknai Hari Antikorupsi Sedunia
Sabtu, 22 Januari 2022 08:02 WIB
Kolaborasi Tunaikan Tanggung Jawab
Komentar

Helmi Rachman


Kamis, 09 Juni 2022 00:10 WIB
Tidak begitu berpraduga justru itulah tindakan gubernur yang benar. Referensi pejabat gubernur Banten yang men PJ kan sekda

cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 25 Juni 2022
HMJ Ekonomi Syariah STAI Diniyah Pekanbaru Gelar Kegiatan Pekan Ekonomi Syariah
Sabtu, 25 Juni 2022
Tingkatkan Kepedulian Generasi Muda BEO Gelar Ajang Lestari Budaya Nusantara di Living World Pekanbaru
Sabtu, 25 Juni 2022
Pekan Raya Wisata Diharapkan Hidupkan Produk Lokal Unggulan Tenayan Raya
Sabtu, 25 Juni 2022
5 Orang Buruh Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Kinerja Polisi

Serantau lainnya ...
Selasa, 21 Juni 2022
Begini 5 Cara Agar UMKM Go Online dan Sukses Besar
Selasa, 14 Juni 2022
7 Daftar Pekerjaan Untuk Lulusan SMA yang Gajinya Besar
Kamis, 02 Juni 2022
6 Olahraga Mudah Paling Pas untuk Turunkan Berat Badan
Selasa, 31 Mei 2022
Meniti Mimpi, Wujudkan Rumah Impian untuk Calon Istri

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 10 Juni 2022
Tutorial Mengubah Alamat Warga di Kecamatan Pemekaran, Disdukcapil Pekanbaru Beri Kemudahan
Kamis, 09 Juni 2022
Disdukcapil Pekanbaru Gencar Sosialisasikan Perubahan Adminduk
Selasa, 07 Juni 2022
Komitmen Jaga Kebersihan, Pemko Pekanbaru Ubah Sampah Jadi Bahan Baku PLTU
Selasa, 31 Mei 2022
Turun ke Sungai Sail, Pj Walikota Komit Selesaikan Persoalan Banjir

Advertorial lainnya ...
Jumat, 03 Juni 2022
UMKM Lokal jadi Target Pemasaran, Warungpay sudah Tersebar di Berbagai Wilayah Riau
Kamis, 02 Juni 2022
Elon Musk Wajibkan Karyawan Tesla WFO, Menolak Disuruh Mundur
Selasa, 31 Mei 2022
Samsung Galaxy A03 Hadir, Harga hanya Sejutaan
Selasa, 31 Mei 2022
Kominfo akan Bangun 42 BTS di Wilayah 3T Riau

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 22 Juni 2022
Pernah Raih Rekor MURI, RSI Ibnu Sina Pekanbaru Komit Tingkatkan Layanan Bagi Pasien Bibir Sumbing
Rabu, 22 Juni 2022
Wabup Nasarudin Hadiri Baksos Sunatan Massal PT RAPP dan APR
Selasa, 14 Juni 2022
Indonesia Raih Penghargaan Kependudukan dari PBB
Jumat, 10 Juni 2022
Counter Mandiri InHealth Hadir di Eka Hospital, Berikan Layanan Cepat dan Maksimal

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 24 Juni 2022
Fakultas Psikologi UIR Raih Hibah Penelitian Pengembangan Kurikulum dari Kemendikbukristek
Selasa, 21 Juni 2022
Dewan Pembina-nya Syamsuar, Zul Anshari Terpilih Jadi Ketua IKA FISIP USU Wilayah Riau
Selasa, 21 Juni 2022
SEF Berbagi Keceriaan dengan Panti Asuhan di Pekanbaru
Senin, 20 Juni 2022
FISIP Unri Buka Pendaftaran Calon Dekan periode 2023-2027, Berikut Syaratnya

Kampus lainnya ...
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat

CSR lainnya ...
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


HUT PEKANBARU 238 - CAKAPLAH
Terpopuler
Pemko - KONI Pekanbaru
Foto
Khas Hotel 13 Juni 2022
HUT PEKANABRU 23 Juni 2022 - BSP
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!
Jumat, 06 Mei 2022
Cantiknya Sophia Latjuba saat Lebaran, Tetap Stylish Walau Pakai Sarung
Rabu, 27 April 2022
Dikira Mualaf, Ternyata Ini Alasan Celine Evangelista Sering Pakai Baju Muslim

Selebriti lainnya ...
Demokrat 2022
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Dewan DPRD Riau 1
Jumat, 24 Juni 2022
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, LAZISMu Riau Launching Warung Makan 2000
Rabu, 27 April 2022
Dompet Dhuafa Volunteer Riau Gelar Puncak Serambi
Selasa, 26 April 2022
ACT Riau Tebar Sajian Iftar terbaik untuk Yatim, Penghapal Quran, dan Warga Prasejahtera
Kamis, 21 April 2022
Menjemput Lailatul Qadar

Religi lainnya ...
Waisak 16 Mei 2022 - APRIL
Indeks Berita
Dewan DPRD Riau 3Dewan DPRD Riau 4Dewan DPRD Riau 5
www www