Minggu, 26 Juni 2022

Breaking News

  • Turunkan Harga TBS Sepihak, PKS di Riau Bisa Disanksi Tegas   ●   
  • Kuala Lumpur Kembali Dilanda Banjir Bandang   ●   
  • Harga Sawit di Riau Rp3.919,87 Perkilogram, PKS Diminta Tidak sewenang-wenang Tetapkan Harga   ●   
  • PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei   ●   
  • Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang   ●   
  • ASN Pemko Pekanbaru Wajib Ingat! Bawa Mobil Dinas saat Lebaran Bakal Disanksi   ●   
  • Tol Pekanbaru Bangkinang Dibuka untuk Mudik, Polisi Dikerahkan untuk Pengamanan   ●   
  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19
Yamaha 25-26 Juni 2022
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


CAKAP RAKYAT
Kebijakan Teror Honorer
Kamis, 16 Juni 2022 08:15 WIB
Kebijakan Teror Honorer
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Polemik kembali menghantui honorer. Teranyar soal penghapusan tenaga honorer sebagai konsekuensi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun selama peraturan tersebut berlaku. Juga disebutkan, setelah honorer dihapus status pegawai pemerintah nantinya ada dua: yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kabarnya penghapusan tenaga kerja honorer berlaku akhir tahun 2023. Kebijakan tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan dimaksud juga telah melalui kesepakatan bersama dengan DPR-RI (7 Komisi Gabungan yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI). Penghapusan honorer wajar memicu pro dan kontra. Di awal sempat muncul wacana tiga solusi ditawarkan Pemerintah, yaitu pengangkatan CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau outsourcing. Di mata Pemerintah Daerah (Pemda), opsi paling aman rekrutmen CPNS. Adapun sisanya direspon negatif. Terlebih pengalihan non-ASN ke outsourcing. Dampaknya sangat besar baik ke honorer maupun Pemda. Gaji Honorer berpotensi terpotong. Ujungnya honorer malah tidak sejahtera. Outsourcing juga bikin Pemda keluar anggaran lebih besar. Sebab, mekanisme pengadaan harus lewat tender.

Kami di Komisi 5 DPRD Riau memandang sederhana. Jangan sampai ujungnya tak sesuai harapan. Terutama pengalihan ke PPPK. Dalih Pemerintah memang memberi “angin surga”, bahwa PPPK lebih punya kepastian dibanding status honorer dari segi gaji bulanan, kepastian fasilitas dan jaminan sosial. Tapi itu semua menunggu pembuktian. Semoga kehidupan mereka benar-benar lebih baik ke depannya. Karena ini bukan semata menyoal pencaharian warga negara. Tapi problemnya cukup kompleks dan berdampak masif. Langkah Pemerintah turut menentukan penilaian seberapa konsisten terhadap isu-isu tenaga kerja. Bagi kalangan swasta boleh jadi akan dijadikan bahan pembelajaran. Tentu absurd rasanya berkoar-koar menagih perlakuan lebih baik pihak swasta kepada para pekerja sementara kebijakan Pemerintah terkait honorer malah kontraproduktif. Sejauh ini pengalihan ke PPPK sudah cukup meneror kehidupan para honorer selama bertahun-tahun. Sudahlah honor kebanyakan masih di bawah upah minimum, ditambah terombang-ambing dalam ketidakkepastian. Menanti untuk diterima sebagai PPPK lebih lagi asa diterima sebagai PNS.

Ketidakadilan

Keadilan dan kesejahteraan kata kuncinya. Disinilah pertaruhan terbesar Pemerintah. Eksekusi kebijakan berdampak masif jangan seakan tanpa beban. Penghapusan honorer harus melalui kajian komprehensif dan matang. Dimulai bicara keadilan, tanpa bermaksud mengenyampingkan honorer lain, nasib guru dan tenaga kesehatan diantaranya patut diperjuangkan. Teruntuk guru, Mendikbud Nadiem Makarim pernah menerima hujan gugatan perihal seleksi 1,3 juta pegawai honorer menjadi PPPK di tahun 2021. Kemendikbud disebut tak adil dan diminta memperbaiki sistem seleksi karena menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan bagi honorer K2. Kuota Kemendikbud jauh melebihi tenaga honorer K2 (tenaga pendidik, tenaga medis dan tenaga teknis). Ketidakadilan dipicu diperbolehkannya honorer baru ikut seleksi PPPK hingga perkara tes yang dinilai tidak fair karena menonjolkan kompetensi kognitif. Lulusan baru (fresh graduate) yang diangkat sebagai honorer diadu dengan tenaga pendidik yang sudah lama mengabdi. Padahal dari segi usia fresh graduate punya lebih banyak kesempatan dan peluang seleksi CPNS. Lebih baik beri kuota khusus bagi honorer K2 yang sudah mengabdi lama, berpengalaman mengajar bagi guru atau terbukti punya rekam jejak kinerja di bidang masing-masing. Kuota bisa 30-40 persen supaya peluang diterima semakin besar.

Membahas peluang, situasi bertambah pelik menyimak kondisi terkini. Kemendikbudristek menyatakan bahwa dari guru lulus Passing Grade (PG) PPPK 2021 tidak semua bisa terakomodir. Nasib guru lulus PG PPPK 2021 yang tidak pasti tersebar di 303 Pemda dari total 506 Pemda. Mengutip pernyataan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek saat sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru di Instansi Daerah tahun 2022 belum lama ini, sekitar 60 persen Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus PG PPPK 2021. Terdapat juga daerah masuk kategori sangat tidak aman sebanyak 181 daerah (36 persen). Daerah tersebut sisa formasinya jauh lebih kecil dibandingkan guru yang sudah lulus PG. Melihat banyaknya guru lulus PG dalam kondisi tidak aman karena formasi di daerahnya sedikit, maka Pemda memainkan peran penting menyelamatkan nasib para guru tadi. Tentunya dengan mengajukan usulan semaksimal mungkin. Terakomodasi atau tidak para guru lulus PG PPPK 2021 sangat tergantung pada sejauhmana keseriusan Pemda memenuhi persyaratan dalam rangka pengajuan usulan formasi. Toh anggaran sudah disiapkan pusat.

Dalam tataran praktis tuntutan mengakomodir mereka bukan lagi keinginan tapi emergency. Mengingat terdapat kekurangan 1.312.759 guru ASN di sekolah negeri sampai 2024. Darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri menanti di depan mata. Maka, memaksimalkan formasi guru PPPK jalan keluar atas darurat kekurangan guru nasional meski sifatnya cuman jangka pendek. Di daerah, terutama lingkup Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar sudah mengeluarkan pernyataan untuk menindaklanjuti hal ini. Upaya pemetaan dan inventarisir melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) terhadap tenaga honorer harus dilaksanakan sesegera dan seakurat mungkin. Mesti diakui, bicara database organisasi pemerintah masalahnya selalu klasik: lemah dan jauh dari kata akurat. Berdasarkan itu, upaya harus digelar secara cermat dan terukur, kolaboratif, sistematis serta transparan. Termasuk membuka masukan atau sanggahan untuk mencegah ada tenaga honorer yang dinilai layak dan pantas tapi belum diakomodir.

Komitmen Bersama

Disamping keadilan, mengenai kelanjutan nasib tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, Pemerintah perlu menyiapkan strategi mumpuni mengantisipasi dampak terburuk paska kebijakan penghapusan honorer. Karena ending kebijakan lagi-lagi penuh misteri. Seperti telah disinggung sebelumnya, bakal ada tenaga honorer tak tertampung. Nah, ini memicu problem baru. Badan Pusat Statistik (BPS) pernah menyatakan bahwa Pemerintah salah satu penentu tingkat pengangguran. Ketika tak ada lowongan CPNS, berarti Pemerintah ikut menyumbang angka pengangguran. Menurut BPS, penyerapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintahan turun sebanyak 30 ribu dikarenakan di periode awal tahun ini belum ada penerimaan PNS. Bila nanti ditambah tenaga honorer yang ditiadakan di instansi Pemerintah, jelas akan ada penambahan angka pengangguran. Ironi lainnya dibalik kebijakan penghapusan honorer yakni demi penyederhanaan birokrasi dan penghematan anggaran negara, harusnya dimulai dari elit dulu entah perampingan struktur kabinet dan rasionalisasi belanja di kementerian. Kalau penghapusan honorer justru melahirkan pengangguran. Ini membuat anggaran seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibelanjakan Pemerintah ratusan triliun selama pandemi berujung sia-sia. Begitujuga langkah pemerintah menekan PHK selama pandemi juga dipertanyakan.

Terakhir, situasi dihadapi para tenaga honorer wajib mendapat perhatian bersama mulai Pemerintah Pusat hingga Pemda. Kami sangat menyayangkan komentar Kepala Staf Kepresidenan seolah tanggungjawab tenaga honorer terpulang ke daerah, sembari menyalahkan kepala daerah yang umbar janji manis akan memperjuangkan nasib honorer dalam kampanye Pilkada. Padahal kalau diulas ke belakang, komitmen sama juga pernah disampaikan Presiden Jokowi saat maju pertama kali di Pemilu. Bahkan menurut Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), dinyatakan secara tertulis dalam kontrak politik salah satunya berupa Piagam Ki Hajar Dewantara di Pemilu 2014, walau di Pemilu 2019 komitmen itu tak lagi disinggung oleh Jokowi-Ma'ruf dalam sesi debat Capres-Cawapres. Selama pemerintahan Jokowi pula berulang kali honorer K2 menggelar aksi. Paling menyesakkan dada, mereka sampai tidur di depan Istana Negara. Sayang aksi tidak disambut dan ditemui oleh Presiden Jokowi. Padahal mereka sesungguhnya bukan dalam posisi mengemis. Tetapi hanya meminta hak dan perlakuan yang sudah sepantasnya diberikan dan dilindungi oleh Negara atas pengabdian dan dedikasi serta kinerja selama ini.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?

Berita Terkait
Sabtu, 25 Juni 2022 20:44 WIB
Pendidikan Yang Berkeadilan
Sabtu, 21 Mei 2022 07:00 WIB
Menggali Unsur Kebangkitan Nasional
Sabtu, 28 Mei 2022 07:01 WIB
Jalan Menuju Berkah Tidak Mudah
Jum'at, 10 Juni 2022 10:21 WIB
Mengatasi Kesenjangan Dunia Pendidikan
Rabu, 01 Juni 2022 17:46 WIB
Revitalisasi Nilai Pancasila
Kamis, 05 Mei 2022 20:38 WIB
Aspirasi Kunci Pembangunan
Senin, 28 Maret 2022 08:45 WIB
Keberpihakan Kunci Kebangkitan
Kamis, 23 Juni 2022 16:25 WIB
Pekanbaru Butuh Mindset Baru
Selasa, 24 Mei 2022 08:01 WIB
Toleransi Bukan Untuk Mengebiri
Sabtu, 23 April 2022 06:18 WIB
Pentingnya Iqro’
Selasa, 05 April 2022 16:22 WIB
Impor dan Kemandirian Bangsa
Rabu, 30 Maret 2022 17:01 WIB
Rohingya dan Permasalahannya
Selasa, 10 Mei 2022 21:49 WIB
Menjawab Dilema Para Buruh
Senin, 09 Mei 2022 20:46 WIB
G20 dan Politik Luar Negeri Indonesia
Kamis, 31 Maret 2022 08:23 WIB
Ramadhan Dan Momentum Ekonomi Syariah
Minggu, 01 Mei 2022 23:16 WIB
Fitrah Dan Kekuatan Untuk Merubah
Kamis, 17 Februari 2022 12:30 WIB
Maksimalkan Perlindungan Pekerja
Kamis, 10 Maret 2022 12:27 WIB
Energi Dan Kebangkitan Ekonomi
Senin, 23 Mei 2022 07:40 WIB
Berdamai dengan Perubahan
Kamis, 30 Desember 2021 12:58 WIB
Riau Menatap 2022
Selasa, 12 April 2022 16:00 WIB
Komitmen Setengah Hati Urus BUMD
Kamis, 07 April 2022 08:27 WIB
Misi Jadikan Melayu Bahasa Pemersatu
Minggu, 17 April 2022 14:52 WIB
Ekonomi Hijau Demi Riau Berkilau
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Rabu, 10 November 2021 17:29 WIB
Warisan Berharga Para Pahlawan
Senin, 27 Desember 2021 08:02 WIB
Revitalisasi Desa Sebagai Pilar Bangsa
Kamis, 09 Desember 2021 21:00 WIB
Memaknai Hari Antikorupsi Sedunia
Sabtu, 22 Januari 2022 08:02 WIB
Kolaborasi Tunaikan Tanggung Jawab
Jum'at, 03 September 2021 08:02 WIB
Mendulang Berkah Dari Musibah
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 25 Juni 2022
HMJ Ekonomi Syariah STAI Diniyah Pekanbaru Gelar Kegiatan Pekan Ekonomi Syariah
Sabtu, 25 Juni 2022
Tingkatkan Kepedulian Generasi Muda BEO Gelar Ajang Lestari Budaya Nusantara di Living World Pekanbaru
Sabtu, 25 Juni 2022
Pekan Raya Wisata Diharapkan Hidupkan Produk Lokal Unggulan Tenayan Raya
Sabtu, 25 Juni 2022
5 Orang Buruh Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Kinerja Polisi

Serantau lainnya ...
Selasa, 21 Juni 2022
Begini 5 Cara Agar UMKM Go Online dan Sukses Besar
Selasa, 14 Juni 2022
7 Daftar Pekerjaan Untuk Lulusan SMA yang Gajinya Besar
Kamis, 02 Juni 2022
6 Olahraga Mudah Paling Pas untuk Turunkan Berat Badan
Selasa, 31 Mei 2022
Meniti Mimpi, Wujudkan Rumah Impian untuk Calon Istri

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 10 Juni 2022
Tutorial Mengubah Alamat Warga di Kecamatan Pemekaran, Disdukcapil Pekanbaru Beri Kemudahan
Kamis, 09 Juni 2022
Disdukcapil Pekanbaru Gencar Sosialisasikan Perubahan Adminduk
Selasa, 07 Juni 2022
Komitmen Jaga Kebersihan, Pemko Pekanbaru Ubah Sampah Jadi Bahan Baku PLTU
Selasa, 31 Mei 2022
Turun ke Sungai Sail, Pj Walikota Komit Selesaikan Persoalan Banjir

Advertorial lainnya ...
Jumat, 03 Juni 2022
UMKM Lokal jadi Target Pemasaran, Warungpay sudah Tersebar di Berbagai Wilayah Riau
Kamis, 02 Juni 2022
Elon Musk Wajibkan Karyawan Tesla WFO, Menolak Disuruh Mundur
Selasa, 31 Mei 2022
Samsung Galaxy A03 Hadir, Harga hanya Sejutaan
Selasa, 31 Mei 2022
Kominfo akan Bangun 42 BTS di Wilayah 3T Riau

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 22 Juni 2022
Pernah Raih Rekor MURI, RSI Ibnu Sina Pekanbaru Komit Tingkatkan Layanan Bagi Pasien Bibir Sumbing
Rabu, 22 Juni 2022
Wabup Nasarudin Hadiri Baksos Sunatan Massal PT RAPP dan APR
Selasa, 14 Juni 2022
Indonesia Raih Penghargaan Kependudukan dari PBB
Jumat, 10 Juni 2022
Counter Mandiri InHealth Hadir di Eka Hospital, Berikan Layanan Cepat dan Maksimal

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 24 Juni 2022
Fakultas Psikologi UIR Raih Hibah Penelitian Pengembangan Kurikulum dari Kemendikbukristek
Selasa, 21 Juni 2022
Dewan Pembina-nya Syamsuar, Zul Anshari Terpilih Jadi Ketua IKA FISIP USU Wilayah Riau
Selasa, 21 Juni 2022
SEF Berbagi Keceriaan dengan Panti Asuhan di Pekanbaru
Senin, 20 Juni 2022
FISIP Unri Buka Pendaftaran Calon Dekan periode 2023-2027, Berikut Syaratnya

Kampus lainnya ...
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat

CSR lainnya ...
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


HUT PEKANBARU 238 - CAKAPLAH
Terpopuler
Pemko - KONI Pekanbaru
Foto
Khas Hotel 13 Juni 2022
HUT PEKANABRU 23 Juni 2022 - BSP
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!
Jumat, 06 Mei 2022
Cantiknya Sophia Latjuba saat Lebaran, Tetap Stylish Walau Pakai Sarung
Rabu, 27 April 2022
Dikira Mualaf, Ternyata Ini Alasan Celine Evangelista Sering Pakai Baju Muslim

Selebriti lainnya ...
Demokrat 2022
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Dewan DPRD Riau 1
Jumat, 24 Juni 2022
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, LAZISMu Riau Launching Warung Makan 2000
Rabu, 27 April 2022
Dompet Dhuafa Volunteer Riau Gelar Puncak Serambi
Selasa, 26 April 2022
ACT Riau Tebar Sajian Iftar terbaik untuk Yatim, Penghapal Quran, dan Warga Prasejahtera
Kamis, 21 April 2022
Menjemput Lailatul Qadar

Religi lainnya ...
Waisak 16 Mei 2022 - APRIL
Indeks Berita
Dewan DPRD Riau 3Dewan DPRD Riau 4Dewan DPRD Riau 5
www www