(CAKAPLAH) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menaikan harga BBM. Harga baru resmi berlaku pada pukul 14.30 WIB. Dalam pengumuman yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi didampingi beberapa menteri diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara Jakarta (3/9/2022). Namun kenaikan BBM kali ini agak berbeda.

Di lapangan terselip banyak cerita, keluh kesah serta kekesalan warga. Boleh dibilang kali ini Pemerintah berhasil nge-prank rakyat se-nusantara. Setelah sempat tertipu isu kenaikan harga BBM pada Kamis (1/9/2022) yang membuat warga di berbagai daerah antri di SPBU sejak 31 Agustus hingga tengah malam, Sabtu siang warga kecolongan tak tahu bakal ada kenaikan harga BBM. Alhasil menyesal tak sempat isi BBM sebelum harga baru berlaku.

Jari-jemari netizen pun bergerak aktif menulis beragam komentar di media sosial. Banyak yang bilang prank tadi benar-benar cara “wong licik”. Terkait kenaikan BBM kita sama tahu bukan hal baru dalam periode pemerintahan Jokowi. Setidaknya sudah 7 kali diubah sejak beliau menjabat tahun 2014 silam. Melengkapi catatan Pemerintahan Jokowi paling banyak menaikkan harga BBM.

Sebenarnya sinyalemen kenaikan sudah terdeteksi kala Presiden Jokowi bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bantalan sosial mengantisipasi kenaikan BBM. Menyinggung bantuan, lagi-lagi tersaji cerita kurang mengenakan. Paska pembagian amplop bertuliskan “Bantuan Kemasyarakatan Presiden Jokowi” ke pedagang di salah satu pasar di Kota Bandung, ternyata setelah dibuka tak ada isinya. Akhirnya setelah jadi bahan pemberitaan media, oleh bagian kesekretariatan Presiden diganti. Kembali ke topik, saat konferensi pers di Istana (3/9/2022), Presiden berkata bahwa Pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga agar BBM tetap terjangkau. “Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi. Namun, lanjutnya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502 triliun. Namun data Presiden barusan dipertanyakan banyak pihak. Salah satunya oleh kalangan Presiden sendiri yakni anggota DPR-RI Rieke Diah Pitaloka lewat postingan Instagram. Menurutnya, nomenklatur kompensasi BBM yang dimaksud tak tercantum dalam Perpres Nomor 98/2022 tentang rincian APBN TA 2022. Yang ada hanya nomenklatur subsidi BBM sebesar Rp14,5 triliun. "Lalu darimana angka subsidi + kompensasi sebesar Rp502,4 triliun yang disebut-sebut oleh Menteri Keuangan? Padahal angka kompensasi BBM itu sendiri tidak ada dalam Perpres No. 98/2022!," (@riekediahp, 30/8). Kalau begitu lantas apa landasan menaikan BBM?

Menyengsarakan?

Daerah sangat pantas bersuara. Terlepas kebijakan sudah menjadi keputusan, bukan berarti diam dan mengenyampingkan aspirasi akar rumput. Terlebih Riau dengan status bumi penghasil Migas tapi selalu merana. Tak ada istimewanya di atas minyak di bawah minyak. Bahkan masyarakat Riau pernah kesal saat kenaikan BBM di tahun 2018, lantaran harga BBM tertentu di Riau lebih mahal ketimbang Papua. Khusus bagi kami anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi kesejahteraan rakyat menilai kenaikan BBM kali ini bisa mendorong masyarakat ke jurang kesengsaraan. Apalagi harga komoditas termasuk kebutuhan pokok sudah lebih dulu merangkak naik. Kegelisahan ini terwakili dalam surat terbuka yang disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Presiden Jokowi. Kembali menyoal Riau patut waspada mengingat belum lama berselang mencatat inflasi tinggi. Kala itu Presiden Jokowi sampai menyentil dan mengingatkan lima provinsi yang inflasi terlalu tinggi yaitu Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau dan Aceh. Mirisnya, sudah tahu kondisi tak memungkinkan lagi menanggung beban, diperparah dengan opsi menaikkan BBM. Perhatian paling besar jelas tercurah ke kelompok masyarakat ekonomi ke bawah dan kelompok tenaga kerja semisal buruh dan informal yang paling mendominasi. Mereka paling merasakan dampak inflasi dan kenaikan harga BBM. Sementara mereka bukan konsumen terbesar BBM. Melansir hasil riset Mandiri Institute April 2022, diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi paling dirasakan kelompok pengeluaran terendah. Walau dari segi konsumsi BBM paling besar oleh kelompok teratas. Kenaikan harga BBM seperti Pertamax dan Pertalite meningkatkan persentase pengeluaran penduduk ekonomi ke bawah dari 4% menjadi 6,8%. Sementara, porsi pengeluaran BBM kelompok terkaya diperkirakan hanya meningkat 5,2%.

Kenaikan BBM dapat meningkatkan tingkat inflasi Indonesia yang sudah mencapai 4,94% per Juli 2022. Inflasi bisa naik 6-7% secara tahunan jika Pertalite dikerek ke Rp. 10.000 per liter. Konsekuensi logis paska kenaikan BBM biasanya diiringi naiknya harga komoditas lain. Rentetannya seakan tak bertepi. Kalau harga berbagai bahan dan kebutuhan pokok perlahan ikut naik, maka maksud Pemerintah menaikan BBM agar alokasi subsidi tepat sasaran dan mengurangi beban anggaran, ujungnya justru bertolakbelakang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggaran pemulihan yang telah dibelanjakan dalam jumlah besar guna menekan kemiskinan dan pengangguran, sampai Pemda dikejar-kejar refocussing APBD hingga mengorbankan pembangunan daerah, semua terasa percuma. Timing menaikkan BBM dalam waktu terburuk. Memang, sebagai antisipasi, Pemerintah telah siapkan Bantuan Sosial (Bansos) atau BLT yang dulu pernah ditentang Jokowi saat menjabat Walikota Solo karena dianggap tak mendidik masyarakat. Namun BLT tak bisa dirasakan semua kalangan terkena dampak kenaikan BBM. Belum lagi rapor merah pengelolaan Bansos Pemerintah selama ini. Alasan mengurangi subsidi juga tak konsisten dengan sikap Pemerintah yang ngotot lanjutkan proyek kurang prioritas dan memakan anggaran besar kayak IKN, Kereta Cepat dan lain-lain. Begitujuga kementerian dan lembaga negara makin gemuk dan menyita anggaran. Dari sini wajar muncul sentimen, bukannya Pemerintah berkorban untuk rakyat malah sebaliknya. Rakyat dituntut berkorban lebih banyak.

Terakhir, kami mengharapkan peran Pemda sebagai ujung tombak di daerah menjaga dampak kenaikan BBM. Kerja keras Pemprov terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau sangat dinanti. Mengantisipasi inflasi dengan menjaga harga barang-barang dan komoditas tetap terkendali dan tak naik sesukanya. Berikut peran perlindungan tenaga kerja selaku pihak paling rentan merasakan implikasi kenaikan BBM. Kami juga mengapresiasi inisiasi Pemprov Riau yang membentuk tim pemantauan penyaluran BBM bersubsidi, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta Pemda mengawasi pengusaha memainkan BBM bersubsidi. Karena sekatad ini penyelewengan BBM jauh lebih banyak yang belum terungkap daripada yang terungkap. Sebagaimana tersaji dalam laporan hasil kunjungan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ke sejumlah wilayah termasuk di Sumatera dalam rangka mengawasi jaringan BBM. Dalam laporan dipaparkan bahwa penyelewenangan bisa diidentifikasi bahkan ada dibekingi oknum aparat yang kemudian menjual ke penambang dan industri. Hal-hal seperti inilah bikin subsidi BBM tidak tepat sasaran. Jadi jangan hanya latah menyalahkan pemilik kendaraan pribadi saja. Bicara subsidi semestinya malu dengan negara jiran kayak Malaysia. Pemerintahnya malah mensubsidi BBM jenis RON 95 dan diesel. Subsidi pun terbilang tinggi, mencapai 54% dari harga pasaran bahan bakar saat ini. Pemerintah Malaysia menanggung setara Rp 8.353 setiap liter bensin RON 95 yang dibeli masyarakat. Total sudah setara Rp 94,6 triliun subsidi digelontorkan Pemerintah Malaysia di tahun 2022. Naik tajam dari tahun 2021 yakni setara Rp 37,19 triliun. Namun Pemerintah di sana tak ada koar-koar merasa paling berjasa dan banyak berkorban. Karena mereka sadar toh subsidi BBM menggerakkan perekonomian negara dan mengerek pendapatan warga sebagai elemen penting kesejahteraan, khususnya di fase pemulihan.***