Jumat, 03 Februari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

CAKAP RAKYAT
Kisruh JP Pub & KTV, Ditinjau dari Sudut Pandang Filsafat
Kamis, 22 Desember 2022 19:22 WIB
Kisruh JP Pub & KTV, Ditinjau dari Sudut Pandang Filsafat
Delpi Susanti, Candidat Doktor S3 Administrasi Publik

(CAKAPLAH) - Maraknya pemberitaan dalam sebulan terakir ini terhadap isu Perizinan yaitu Nomor Induk Berusaha adanya JP Pub dan KTV tak hanya mengundang sasaran para pemangku kebijakan, terkhusus Pemerintahan Provinsi Riau dan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Akan tetapi, ini juga mengundang para cendekiawan untuk mampu melihat dan meninjau bagaimana perizinan itu diperuntukkan sehingga munculnya usaha-usaha seperti JP Pub dan KTV yang berlokasikan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Munculnya asumsi-asumsi, opini-opini negatif inipun berpengalaman pada tempat-tempat berusaha yang sebelum-sebelumnya ada di Kota Pekanbaru ini yang senyatanya kemanfaatannya jauh dari pada faedah kebaikan yang berdampak kepada masyarakat lingkungan atau evironment sekitar. Maka secara filsafat sisi untuk sisi ontologi apa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan masyarakat terkait hiburan? Atau tidak butuh sama sekali, dan secara aksiologinya maka perlu tinjauan dasar kebutuhan masyarakat, yang pertanyaanya adalah apakah benar JP ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat?

Kehadiran JP Pub dan KTV ini juga mempertanyakan keberadaan Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memverifikasi berkas perizinan yang mesti ditinjau terkait tata ruang, maupun persetujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanyaanya jika ditinjau secara filsafat sudahkah secara epistemologi pelaksanaan implementasinya dijalankan DPMPSP Provinsi Riau?

Selanjutnya ditambah pula dengan kemudahan akses berusaha yang sekarang ini perizinannya dikeluarkan secara online yaitu lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk mendukung dan memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usaha. Sinyalir dengan itu sebagai akses jalan untuk pelaku usaha maka ini didukung dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah, yang harus didaftarkan melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Pertanyaannya masih seputar filsafat kali ini, apakah secara aksiologi keberadaan kebijakan ini memberikan manfaat terhadap masyarakat?

Agar tidak terjadi miskomunikasi, mispemahaman antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah yang berwenang pentingnya penyamaan persepsi sehingga butiran point pertanyaan di atas harus mampu dijawab dan ditanggapi dengan cepat baik oleh pemerintah pusat, Pemerintahan Provinsi Riau, dan Pemerintahan Kota Pekanbaru itu sendiri sebagai pemangku kebijakan di lingkungan JP yang akan beroperasional dengan mempertimbangkan asas ketepatan dalam evaluasi sebuah kebijakan dimana untuk menilai sebuah kebijakan maka salah satu indikator evaluasi adalah ketepatan (Dunn 2013).

Disini kita akan coba melirik susunan peraturan yang melegalkan terkait Izin Berusaha tersebut. Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Riau memiliki Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (Riau 2021).

DPMPTSP sendiri dalam hal ini sudah langsung terintegrasi untuk mengolah data Perizinan dan Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai dengan diterbitkannya izin secara elektronik sebagai pendukung dari sistem OSS (Riau 2021). Maka, masyarakat juga harus tahu bahwasanya Perizinan Berusaha legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha adalah untuk menunjang kegiatan usaha. JP sendiri menggunakan sistem perizinan berbasis resiko, maka dengan adanya NIB yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum maka secara legalitas usaha JP sah.

Adanya pernyataan Pemerintahan Provinsi Riau melalui Kadis DPMPTSP terkait kasus usaha hiburan Joker Poker Pub dan KTV menyatakan bahwa usaha hiburan ini tidak boleh beroperasi kalau belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Berarti apabila NIB-nya keluar maka usaha hiburan ini dapat melanjutkan, jawaban ini secara epistemologi memang tidak menjadi persoalan ketika pemerintah mengambil tindakan-tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Jawaban-jawaban normatif yang dilontarkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memang tidak salah. Akan tetapi disitu jugalah muncul titik permasalahan yang besar dimata masyarakat yang beranggapan penyelenggara pemerintah saling melempar kesalahan dan melempar adu kewenangan. Pemerintah di tingkatan bawah berpersepsi bahwa yang bawah ya ngikuti yang di atasnya, kalau atas sudah beri izin ya kami yang di bawah beri izin. Skema jawaban seperti inilah yang membuat tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal harusnya sebagai pimpinan atau OPD yang ada di jajaran pemerintahan daerah itu tidak lagi saling lempar batu sembunyi tangan, ketidakpahaman akan tugas fungsi menjadikan birokrasi ini kaku dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara epistemologinya.

Sebenarnya, jikapun dilihat dan ditinjau dari aturan-aturan pelaksanaan perizinan ini tidak ada yang salah dalam sisi kebijakan. Namun pada lembaran lain, amanat Dirjen AHU kepada DPMPTSP memiliki tim teknis yang bertugas sebagai Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan teknis terhadap objek sebagai dasar diterima atau ditolaknya perizinan usaha tersebut dan tim inipun ada tercantum pada Pergub nomor 35 tahun 2021. Secara ontologi kebenarannya ada pada aturan aturan dasar, secara epistemologi pelaksanaanya cacat secara pemahaman, kalaulah pemahaman yang cacat secara aksiologi untuk masyarakat yang menerima dampak kebijakan maka pasti tidak akan berfaedah kebaikan meskipun tujuan pemerintah itu baik.

Kebijakan yang dihadirkan pemerintah tidak serta merta untuk disalahgunakan apalagi disalahartikan hanya saja musti ada tinjauan studi kelayakan yang menjadi patokan dan pedoman utama sehingga terdapat kesinambungan yang pas dan bisa berjalan lancar, baik di sisi pemerintah bersama dinas terkait, di sisi pengusaha, maupun sisi masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan itu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Secara sistem operasional juga harusnya NIB AHU baru bisa keluar setelah syarat perinzinan di wilayah tempatan keluar jikapun memang harus disampaikan ke pusat. Akan tetapi jika tetap NIB yang keduluan keluar baru penyusulan syarat pemberkasan di wilayah tempatan maka inilah yang akan menimbulkan ketidaksinambungan, tumpang tindih kekuasaan, alhasil bawahan karena takut atasan ya mengikuti saja, dan ini menurut saya jelas mencederai otonomi daerah, terkhusus Riau.***

Mendeley References

- Dunn, William. 2013. Kebijakan Publik.
- Riau, Peraturan Gubernur. 2021. “Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021.”.

Penulis : Delpi Susanti, Candidat Doktor S3 Administrasi Publik
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 03 Februari 2023 08:16 WIB
Riau Dan Cita Destinasi Medis
Kamis, 02 Februari 2023 13:04 WIB
Tahun Politik dan Siklus Perubahan Bangsa
Senin, 30 Januari 2023 08:04 WIB
Kearifan Lokal Solusi Persoalan Gizi
Rabu, 25 Januari 2023 08:01 WIB
Tekad Ekstrem Atasi Kemiskinan
Senin, 16 Januari 2023 08:02 WIB
Pentingnya Pengawasan
Selasa, 20 Desember 2022 17:48 WIB
Kesetiakawanan Butuh Keteladanan
Senin, 09 Januari 2023 08:03 WIB
Pelayanan Adalah Pondasi
Kamis, 12 Januari 2023 08:38 WIB
Nasibmu Wahai Buruh Dan Pekerja
Jum'at, 20 Januari 2023 08:02 WIB
Budaya Sarana Memajukan Bangsa
Rabu, 28 Desember 2022 10:22 WIB
Regulasi Mengatasi Penyimpangan
Selasa, 29 November 2022 11:31 WIB
Korpri Dan Misi Mulia Bagi Negeri
Jum'at, 13 Januari 2023 08:59 WIB
Sensus Pertanian di Tengah Ancaman Krisis
Senin, 21 November 2022 08:31 WIB
Anak Aset Bangsa
Senin, 07 November 2022 10:01 WIB
Pariwisata Memperkuat Budaya
Sabtu, 24 Desember 2022 08:01 WIB
Walau Anomali, Selamat Argentina! Indonesia?
Sabtu, 31 Desember 2022 15:07 WIB
2023 dan Asa Lebih Baik
Rabu, 23 November 2022 12:01 WIB
Permenaker 18, PHP?
Jum'at, 25 November 2022 18:19 WIB
Guru Dan Tantangan Kekinian
Selasa, 06 Desember 2022 11:00 WIB
Riau Dan Misi Pariwisata Medis
Sabtu, 10 Desember 2022 08:59 WIB
HAM Dan Masa Depan Bangsa
Rabu, 04 Januari 2023 08:02 WIB
Ketika Tongkat Membawa Rebah
Rabu, 14 Desember 2022 13:18 WIB
Keselamatan Pekerja Prioritas Utama!
Rabu, 02 November 2022 14:13 WIB
Membentuk Mentalitas Pelayanan
Rabu, 12 Oktober 2022 08:10 WIB
Jiwa Sehat, Insan Kuat, Bangsa Hebat
Rabu, 14 September 2022 19:02 WIB
BLT Yang Bikin Bete
Sabtu, 17 Desember 2022 15:49 WIB
Menanti Kehadiran Negara
Selasa, 27 September 2022 16:21 WIB
Siasat Paska Kenaikan BBM
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 03 Februari 2023
KNPI Riau Hadiri Rakernas KNPI di Bandung
Kamis, 02 Februari 2023
Bupati Siak Sebut Disdukcapil Berperan Penting dalam Program Bujang Kampung
Kamis, 02 Februari 2023
Seleksi Wawancara Calon PKD, Panwaslu Kecamatan Rumbai Berharap Peserta Terpilih Punya Integritas Tinggi
Kamis, 02 Februari 2023
Pengurus IDI Siak Dilantik, Handry Ingin Perkuat Kolaborasi Program Kesehatan dengan Pemkab

Serantau lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Diresmikan Istri Pj Walikota, Vinia Butik Marpoyan Tawarkan Produk Berkualitas Harga Terjangkau
Selasa, 31 Januari 2023
3 Zodiak Jalani Hidup Paling Beruntung Bulan Februari 2023
Senin, 30 Januari 2023
Berdesain Unik, Pojok Baca RSUD Tengku Rafian Siak Juara 1 Lomba Perpustakaan
Selasa, 24 Januari 2023
Si Kembar Atlet Sepatu Roda Rohul Raih Gelar Perdana 2023

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Oppo Find X6 Series Akan Punya Tiga Varian, Ini Bocorannya
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 31 Januari 2023
Peringati Hari Kanker Dunia, IDI Pekanbaru akan Gelar Berbagai Kegiatan
Senin, 30 Januari 2023
Prevalensi Stunting di Siak Naik 3 Persen, Wabup: Perlu Perhatian Serius
Senin, 30 Januari 2023
Sederhanakan Birokrasi, BKKBN Riau Terbitkan Surat Tugas Tim Kerja
Senin, 23 Januari 2023
Direktur Kemenkes Minta Layanan Kanker dan Jantung di RSUD Arifin Achmad Riau Ditingkatkan

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 02 Februari 2023
Tahun 2022 Santuni Rp 2 Triliun, Jasa Raharja Sambangi Unri untuk Tekan Lakalantas di Riau
Rabu, 01 Februari 2023
UIR Penjajakan Potensi Kerjasama dengan UTP Malaysia
Selasa, 31 Januari 2023
Gubernur Syamsuar Bangga Anak Riau Diterima Magang di Thailand dan Filipina
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

APRIl - Imlek 2023
Terpopuler
PCR 2023
Foto
Khas Hotel November 2022
Nataru 2022 April.RAPP
Selasa, 31 Januari 2023
7 Drakor Terbaru Februari 2023, Ada The Heavenly Idol dan Taxi Driver 2
Senin, 30 Januari 2023
Sosialisasi Upaya Konservasi Gajah, Komedian Komeng dan Djarwo Kwat Kunjungi PLG Minas
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www