"Jumlah rumahtangga usaha pertanian (RTUP) sub sektor perkebunan di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 17,02 persen dibandingkan 2013 yang lalu"

Kalimat di atas hanya salah satu dari sekian banyak informasi hasil Sensus Pertanian 2023 Provinsi Riau yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau pada 4 Desember 2023. Banyak informasi lain terkait perkembangan sektor pertanian yang disajikan, seperti jumlah usaha pertanian berbadan hukum (UPB) yang naik 24,81 persen dibandingkan 2013, jumlah usaha pertanian lainnya (UTL) yang naik sebesar 161,54 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, komoditas-komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha pertanian, jumlah pelaku urban farming, jumlah petani milenial dan juga jumlah petani gurem, serta banyak lagi yang lainnya.

Tapi dari sekian banyak informasi yang disajikan dalam rilis hasil ST2023 pada 4 Desember 2023 tersebut, ada satu yang menarik untuk dicermati secara lebih mendalam, yaitu sub sektor perkebunan merupakan satu-satunya sub sektor yang jumlah RTUP nya mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir, sementara sub sektor yang lain seluruhnya mengalami penurunan. RTUP Tanaman Pangan turun 39,67 persen, RTUP Hortikultura turun 24,56 persen, RTUP Peternakan turun 2,51 persen, RTUP Perikanan turun 15,33 persen, RTUP Kehutanan turun 44,95 persen, dan persentase penurunan paling besar terjadi pada RTUP Jasa Pertanian yaitu 85,00 persen. Dilihat jumlahnya, dari total 706.035 rumah tangga usaha pertanian (RTUP) hasil ST2023 ini, ada 605.214 rumah tangga yang bergerak di sub sektor perkebunan, atau 85,72 persen rumah tangga usaha pertanian bergerak di sub sektor perkebunan. Jika dilihat dari sisi orangnya/usaha pertanian perorangan (UTP), ada 84,75 persen dari total UTP sebesar 728.647 yang bergerak di sub sektor perkebunan.

Sub sektor perkebunan yang menjadi sub sektor paling dominan di tahun 2023 ini, jika diuraikan menurut komoditasnya, maka kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan oleh usaha pertanian perorangan. Kembali mengacu rilis hasil ST2023, komoditas kelapa sawit diusahakan oleh 62,65 persen usaha pertanian perorangan, kemudian kelapa sebesar 14,21 persen dan karet 13,44 persen. Artinya 3
besar komoditas paling banyak diusahakan oleh usaha pertanian perorangan di tahun 2023 ini didominasi oleh komoditas perkebunan.

Dan kelapa sawit menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh usaha pertanian perorangan.

Dari hasil ST2023 yang diuraikan pada bagian paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Riau bersifat homogen, karena didominasi secara signifikan oleh komoditas sub sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit. Bahkan selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini patut diduga berdasarkan hasil ST2023 ini, bahwa terjadi pengalihan komoditas pertanian yang diusahakan oleh petani, dari komoditas selain kelapa sawit kepada komoditas kelapa sawit. Hal ini misalnya terlihat dari penurunan usaha pertanian perorangan pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan sub sektor perkebunan justru naik cukup signifikan. Apakah homogenitas pertanian Riau ini merupakan peluang, atau justru akan menjadi ancaman baik kepada pertanian itu sendiri, atau kepada perekonomian secara lebih luas?

Homogenitas Sebagai Peluang

Sebenarnya homogenitas ini bukan hanya terjadi pada sektor pertanian di Provnisi Riau, akan tetapi bahkan homogenitas yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit ini juga terjadi pada perekonomian Provinsi Riau secara keseluruhan.

Komoditas kelapa sawit merupakan sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau. Hal ini terlihat misalnya dari data PDRB Provinsi Riau pada Triwulan III 2023. Dengan PDRB sebesar Rp256 triliun, Provinsi Riau berada pada urutan ke-6 dengan PDRB terbesar di Indonesia, hanya selisih sedikit dibandingkan urutan ke-5 yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan PDRB sebesar Rp267 triliun. Dari PDRB Riau yang sebesar itu, sektor pertanian menjadi salah satu andalan bagi perekonomian Riau. Hal ini terlihat dari struktur PDRB Provinsi Riau menurut lapangan usaha, di mana sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Riau yaitu sebesar 26,60 %, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 26,45 % dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 20,68 %. Kinerja sektor pertanian di Riau pada Triwulan III 2023 ini bahkan lebih tinggi dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, di mana sektor pertanian menyumbang 24,58 persen dalam pembentukan PDRB saat itu.

Nilai strategis dari sektor pertanian secara tidak langsung juga tercermin dari kinerja sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor ke-2 terbesar dalam menyumbang pembentukan PDRB Riau pada Triwulan III 2023, di mana sektor ini didominasi oleh industri pengolahan CPO dan turunannya, dengan bahan baku berasal dari tandan buah segar yang merupakan komoditas pada sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan. Kinerja sektor industri pengolahan yang didominasi oleh bahan baku kelapa sawit ini juga tercermin dari kinerja ekspor Provinsi Riau. Pada Triwulan III 2023, ada 3 komponen terbesar penyumbang PDRB dari sisi pengeluaran, yaitu ekspor, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Ekspor menjadi komponen terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran, yaitu sebesar 38,99 persen, disusul oleh komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 33,94 persen dan komponen PMTB sebesar 31,13 persen. Mengacu kepada rilis BPS Provinsi Riau tanggal 15 November 2023 yang lalu, dari nilai ekspor periode Januari - Oktober 2023 sebesar $ 14,35 juta, $ 7,92 juta nya disumbang oleh ekspor lemak/minyak nabati atau CPO.

Kinerja ekspor yang didominasi oleh produk berbahan baku kelapa sawit ini diprediksi banyak kalangan akan terus bertahan dan berkembang di tahun-tahun mendatang. Mengacu ke situs https://www.agro.kemenperin.go.id disebutkan bahwa industri sawit sudah menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, penghasil devisa dan penyerap tenaga kerja sebanyak 16,2 juta pekerja (langsung/tidak langsung). Industri kelapa sawit memenuhi kriteria sebagai industri unggulan yang sangat penting untuk dikembangkan lebih baik lagi, dari hulu ke hilir, untuk ditingkatkan daya saingnya dan dijaga keberlanjutannya.

Dari sisi permintaaan, produk sawit memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan. Di pasar global, minyak kelapa sawit sudah berkontribusi 59 persen terhadap market share dunia yang ditunjukkan dengan data ekspor CPO yang memiliki daya saing yang terbaik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya dan secara historis permintaannya cenderung meningkat secara signifikan.

Sebagai produk pangan, Konsumsi minyak goreng di Indonesia terus meningkat, produksi minyak goreng sawit, untuk ekspor dan dan dalam negeri, mencapai sekitar 20,22 juta ton, proyeksi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri mencapai 5,07 juta ton per tahun yang terdiri dari kualitas premium, sederhana maupun curah.

Minyak sawit kerap dituding sebagai produk yang tidak sehat karna mengandung kolesterol tinggi dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung dan lain-lain. Padahal sesungguhnya, riset telah membuktikan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar, bahkan minyak sawit memiliki banyak keunggulan dan kandungan gizi yang baik seperti omega 9, vitamin E, vitamin A, vitamin D. Minyak sawit telah ditetapkan sebagai bahan pokok pembawa bahan fortifikasi untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A di tingkat nasional. Dengan data dan fakta diatas maka dominasi komoditas kelapa sawit menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian Riau ke depan, yang tentunya akan berdampak terhadap daya beli masyarakat secara luas sepanjang tata kelola mulai dari hulu sampai dengan hilir diatur dengan baik dan berkeadilan.

Homogenitas Sebagai Ancaman

Selain sebagai peluang, saat yang sama homogenitas perekonomian yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit juga bisa menjadi ancaman jangka panjang bagi Provinsi Riau. Ancaman ini terkait dengan isu ketahanan pangan bagi masyarakat Riau secara luas, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan makanan pokok berupa padi/beras. Selama ini kebutuhan padi/beras bagi masyarakat Riau banyak dipenuhi dari provinsi lain. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappeda Riau pada tahun 2019, Penduduk Riau tahun 2018 berjumlah 6.717.612 jiwa, yang tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan kebutuhan beras berjumlah 696.616,4 ton per-tahun. Sementara produksi beras Riau tahun yang sama hanya berjumlah 241.087 ton atau hanya mampu memenuhi 34,74% dari kebutuhan beras masyarakat Riau. Sisanya berasal dari suplay provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Selatan dan bahkan dari Pulau Jawa.

Ketergantungan Riau terhadap provinsi lain dalam pemenuhan kebutuhan beras/padi sebagai makan pokok masyarakat ini tentu akan menjadi ancaman tersendiri di masa depan jika tidak dibuat terobosan kebijakan yang baik. Terlebih lagi berdasarkan hasil ST2023, penurunan rumahtangga usaha pertanian yang bergerak di sub sektor tanaman pangan di Provinsi Riau menurun sebesar 39,67 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Yang lebih mengkhawatirkan, penurunan rumahtangga usaha pertanian di subsektor tanaman pangan ini juga terjadi di provinsi-provinsi yang selama ini menjadi supplier utama kebutuhan beras/padi bagi masyarakat Riau. Sebut saja misalnya Provinsi Sumatera Barat, rumahtangga usaha pertanian yang bergerak di sub sektor tanaman pangan turun sebesar 9,55 persen. Selanjutnya di Provinsi Jambi juga turun sebesar 26,53 persen. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing turun sebesar 11,31 persen dan 20,48 persen. Hanya Jawa Timur yang naik sedikit sebesar 1,37 persen.

Ancaman atas homogenitas perekonomian Riau yang didominasi 0leh komoditas kelapa sawit ini tidak hanya pada isu ketahanan pangan, tetapi juga disebabkan karena stabilitas harga CPO di pasar dunia masih terancam oleh kondisi sosial politik dan ekonomi global yang belum stabil akibat berbagai krisis yang masih mengancam, baik krisis kesehatan maupun krisis keamanan.

Akhirnya, hasil ST2023 yang salah satunya menjelaskan tentang homogenitas pertanian di Riau yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, dimana disatu sisi hal ini merupakan peluang, tetapi saat yang sama juga merupakan ancaman disisi yang lain, maka dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah maupun swasta, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, agar komoditas kelapa sawit bisa terus dijaga prospeknya sebagai komoditas strategis nasional. Semoga.