Saya Kartanegara, peserta BPJS dengan nomor keanggotaan 98D00144089.  Pada hari Senin 6 November 2017 lalu saya membantu istri untuk meminta persyaratan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) istri saya di kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota.

Keesokannya atau hari Selasa 7 November saya memasukan berkasnya ke customer service (CS) nomor 1 dan berkas dinyatakan lengkap. Akan tetapi ketika itu saya tidak diberi kartu antrean dengan alasan kartu antrean hanya diberikan kepada nama yang tercantum dalam berkas.

Saya tunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya agar dicocokkan dengan kartu keluarga yang asli bahwa berkas ini adalah punya istri saya. Namun petugas CS mengatakan istri saya harus datang karena akan difoto. Padahal, dalam banner yang ada di kantor BPJS, saya melihat tidak ada tercantum untuk klaim JHT harus ada foto pesertanya. Namun demikian terpaksa saya menunggu istri datang agar bisa segera diproses.

Namun sayang, setelah menunggu hampir satu jam tiba-tiba kami ditolak oleh CS dengan alasan kami harus berurusan kantor BPJS Panam, Kecamatan Tampan, Pekanbari untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS.

Masih dengan rasa sabar karena berharap klaim bisa diproses, istri saya keesokan harinya datang ke kantor BPJS Panam membawa berkas yang dinyatakan lengkap dari kantor BPJS Pekanbaru. Di kantor BPJS Panam kami harus mengisi formulir baru lagi tetapi setelah semua persyaratan kami lengkap petugas mengatakan tidak bersedia mencairkan JHT atas nama istri saya. Alasannya, perusahaan tempat istri bekerja menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun setengah.

Saya sedih, apalagi istri yang sudah bekerja lebih kurang 26 tahun dan ketika ingin mengambil haknya sebagai pekerja yang dilindungi oleh Undang-undang dipersulit dalam proses pencairan dana pensiun. Terbayang istri yang sudah menabung selama puluh tahun dan uangnya dikelola oleh perusahaan negara tapi pada saat pensiun dipersulit mengambil haknya sebagai pekerja.

Padahal menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, kami  merasa sangat bangga karena hak-hak sebagai pekerja dilindungi oleh Institusi besar di Indonesia yakni perlindungan terhadap jaminan sosial untuk Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Hari Tua.

Apa benar serumit ini persoalannya, ketika perusahaan menunggak iuran BPJS Tenaga Kerja mengapa kami pekerja yang menjadi korban? Apakah memang begini aturan BPJS Ketenagakerjaan?

Lalu siapa yang melindungi hak-hak pekerja seperti kami ini, kemana kami harus mengadu? Ke perusahaan tempat kami bekerja yang sudah menunggak pembayaran atau kepada negara?

Ah, terbayang oleh kami, institusi BPJS Ketenagakerjaan ini sudah mengumpulkan dana investasi dari peserta sampai Rp250 Triliun lebih. Bukankah di dalam Rp250 triliun itu ada uang kami para pekerja?

Mestiya sesuai filosofinya, perlindungan sosial Jaminan Hari Tua ini adalah Manfaat Pasti ketika pendapatan kita terputus alias pensiun atau berhenti bekerja.

Dan setelah berhenti bekerja di usia 55 tahun tentu uang Jaminan Hari Tua itu termasuk yang diharapkan istri saya untuk bisa dicairkan. Saya tegaskan lagi, uang JHT itu adalah uang tabungan keringat pekerja yang dipotong dari gaji, lalu kemudian disetorkan dan dikelola oleh Perusahaan besar di Indonesia yaitu BPJS Ketenagakerjaan

Atau mungkinkah Institusi besar ini lupa atau pura pura lupa sehingga hak kami sebagai pekerja dikaitkan dengan kewajiban perusahaan peserta yang menunggak.

Akhirnya dengan perasaan yang lelah, kami meminta BPJS Ketenagakerjaan, bekerjalah dengan benar. Kalian hidup dari keringat kami para pekerja!