Kamis, 13 Agustus 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 13 Agustus 2020

CAKAP RAKYAT:
New Normal Jangan Ngasal
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal

(CAKAPLAH) - Di tengah pandemi, kehadiran Idul Fitri sebagai momentum kembali ke fitrah begitu berarti. Harapan kita, semoga hadir kehidupan baru lebih baik. Bagi pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat dan bernegara. Menyinggung kehidupan baru, Presiden Jokowi telah memutuskan menggelar protokol beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru (new normal) secara bertahap. Ditandai terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Pemprov Riau juga berencana terapkan di 9 daerah.

Penerapan adaptasi new normal saat ini mungkin berangkat dari narasi “berdamai dengan corona” dulu digaungkan Presiden. Sayangnya, new normal yang digaungkan pemerintah tak jelas. Setakad ini belum ada kajian dan framework yang dipaparkan. Padahal publik sebagai objek kebijakan perlu tahu. Agar kebijakan ini tak dinilai untuk pemulihan ekonomi semata tapi abai dengan protokol pencegahan dan penularan. Ini jelas beresiko. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada tulisan “Wabah yang Berujung Pasrah” yang dimuat di Cakap Rakyat (22/5/2020). Ketika kurva pandemi nasional belum landai, memulihkan rutinitas dan aktivitas ekonomi dinilai gegabah. Seumpama orang terjun payung, masih di ketinggian tapi parasut sudah dicampakkan.

Presiden baiknya hindari keputusan dengan memakai sudut pandang politik. Sudah lupakah Januari-awal Maret 2020? Saat para menteri dan orang sekeliling Presiden mengampanyekan Indonesia bebas corona. Pihak yang mengingatkan ancaman wabah malah dipojokan. Tujuannya supaya rutinitas dan ekonomi terus berjalan. Presiden pun terpengaruh. Memasuki minggu kedua Maret muncul kasus dan terus bertambah. Pemerintah gagap nyaris tanpa contingency plan. Dalam situasi kian sulit, Presiden sering muncul sendiri menjawab persoalan. Sementara orang sekelilingnya seolah meninggalkannya.

Contoh lain tak kalah fatal adalah politik memoles kondisi ekonomi dan keuangan Negara agar tampak baik. Saat pandemi terkuak keadaan sebenarnya. Sampai-sampai untuk urusan wajib saja pemerintah pusat keteteran. Lihat saja penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 ke daerah. BPK sampai menyurati Kementerian Keuangan karena keputusan aneh pusat meminta DBH kurang bayar daerah dipakai menanggulangi pandemi. Padahal DBH TA 2019 harusnya sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sama 2019. Sementara pandemi terjadi di 2020.

Saatnya Politik beralih ke Saintifik

Menarik menyimak bagaimana Pemerintah Prancis memutuskan kebijakan terkait pandemi Covid-19. Walau kurva pandemi mereka telah landai, namun berhati-hati memilih opsi new normal. Padahal Prancis terancam resesi terburuk sejak PD II. Ditambah kehilangan kontribusi sektor pariwisata selama pandemi. Namun Pemerintahnya mengikuti rekomendasi Komisi Dewan Kajian Ilmiah (The Conseil Scientifique) dalam menentukan langkah penanganan pandemi. Di sana “kekuasaan” seakan beralih dari politisi ke saintis.

Alokasi pencegahan, penanganan dan kesehatan diprioritaskan. Menteri Keuangan Bruno Le Maire dalam wawancara dengan media Inggris Independent berkata: “sebelum memulihkan perekonomian, kondisi warga perlu dipulihkan terlebih dahulu”. Maka, kucuran dana penanganan dan pelayanan kesehatan berikut insentif dan bonus bagi tenaga kesehatan dan profesi lain yang jadi garda terdepan selama pandemi. Dan, alokasi tersebut tak diambil dari pajak tetapi dari pertumbuhan ekonomi. Sedang Indonesia kewalahan untuk penanganan wabah andalkan pajak, sementara ekonomi sejak 2015 trennya mentok di “angka natural” 5 %.

Kembali bicara new normal, perlu kajian dan perencanaan agar pemerintah tak salah langkah dan latah meniru negara lain. Korea Selatan sudah memulai New Normal. Namun terpaksa mengkaji ulang new normal karena terjadi lonjakan kasus. Itu Korea Selatan yang termasuk baik segi penanganan. Indonesia? Data terakhir, recovered rate masih rendah 25.40 % dan death rate masih tinggi 6.18 % (www.coronavirus.thebaselab.com). Jika kebijakan protokol beradaptasi new normal dipaksakan atas pertimbangan ekonomi dan politik, maka jelas targetnya: warga kembali berpenghasilan, roda ekonomi bergerak dan keuangan negara terselamatkan. Tapi apa sepadan dengan konsekuensi ke depan?

Bukan sekedar membangun

Sibuk mengusung new normal tapi miskin perencanaan. Jangan salahkan banyak pihak skeptis dengan new normal pemerintah. Padahal new normal kesempatan langka. Butuh roadmap dan rencana ke depan. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan pula sekedar “membangun” tetapi “membangun” kehidupan lebih baik. Artinya ada komitmen yang harus ditagih dari pemangku kepentingan. Khususnya terhadap isu-isu yang muncul selama pandemi.

Pertama, Sektor pemerintahan. Pengambilan keputusan Pemerintah RI paling disorot selama pandemi. Survei kolaboratif universitas ternama dunia termasuk Harvard, merilis indeks persepsi kecukupan pemerintah penanganan Covid-19. Pemerintah RI mendapat persepsi terburuk dibanding negara tetangga. Ditambah pusat kurang terbuka mengadopsi ide-ide perbaikan. Bahkan gagap ketika ada Pemda yang inisiatif dan inovatif. Contoh Pemda DKI dan Jawa Barat berlomba bangun database dan pemetaan sebaran corona dengan update lebih cepat, yang sangat membantu strategi penanganan. Namun pusat malah defensif. Pemda DKI pernah ditegur gara-gara data disajikan berbeda dengan situs Kemenkes. Sayangnya, situs Kemenkes justru diprotes banyak pihak karena lemot dan kejanggalan penyajian data. Di era smart government dan smart governance dan warga makin lekat dengan teknologi plus makin populernya Work From Home (WFH), pemerintah pusat dituntut transaparan dan jadi contoh ke Pemda, bukan sebaliknya. Ke depan, pemerintah yang aware terhadap teknologi, bukan sebatas pengguna tetapi inovasi, lebih cepat merespon tantangan dan bangkit dari pandemi daripada yang gagap.

Kedua, Kelemahan tata kelola sektor kesehatan. Alokasi kesehatan tak memadai dibayar mahal dengan layanan kesehatan warga dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang serba terbatas. Jangankan di pelosok, sekelas ibukota negara dan provinsi saja gelagapan. Ditambah BPJS yang amburadul. Sarana dan prasarana kesehatan, keberadaan fasilitas penanganan wabah, laboratorium pengujian dan ketersediaan alat medis adalah PR terbesar. Seiring status Indonesia tak lagi negara berkembang, harapannya bisa berkontribusi bagi dunia. Terutama penelitian dan produksi vaksin. Kita berpengalaman menangani kasus flu burung (H5N1) dan punya banyak ahli termasuk mantan Menkes yang revolusioner Siti Fadilah. Alokasi anggaran kesehatan memadai adalah faktor kunci. Termasuk memaksimal kampanye kesehatan. Himbauan menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi contoh sukses. Bukti masyarakat mampu berdisiplin, mengikuti anjuran dan prosedur kesehatan jika disosialisasikan secara benar dan tepat.

Ketiga, isu sosial dan ekonomi. Pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah, pekerja informal, profesi di garda terdepan dan golongan tak mampu. Saat pandemi flu Spanyol 1918 membawa perubahan besar regulasi dan kebijakan di negara-negara terdampak. Pemerintah pun memperbaiki kesejahteraan sejumlah profesi seperti pengantar bahan kebutuhan pokok, pekerja informal, buruh, tenaga kesehatan, petani, peternak dan mereka yang terdampak pandemi. Pandemi Covid-19 juga. SDM kesehatan, perawat hingga dokter banyak masih tidak jelas masa depannya. Sampai-sampai di debat Capres di Pilpres 2019 keluar celutukan gaji dokter kalah besar dari juru parkir, yang diamini Perwakilan IDI bahwa dokter di daerah masih banyak bergaji Rp3 juta. Begitu juga usaha ekonomi menengah ke bawah, perlu recovery berupa insentif dari kebijakan, pekerja informal dan yang selama pandemi terdampak, dan buruh yang makin tak terproteksi dari segi regulasi. Celakanya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak karena tak adil terhadap para pekerja, malah digesa pembahasannya selama pandemi. Bikin new normal makin tak jelas.

Keempat, Defisit ketahanan pangan jadi mimpi buruk. Organisasi PBB untuk urusan pangan dan pertanian FAO sudah mengingatkan potensi krisis pangan. Menanggapi kondisi tersebut, pertengahan April 2020 Presiden Jokowi buat pernyataan bahwa ini momentum reformasi sektor pangan. Gagasan patut dihargai meski sudah sangat terlambat. Sekarang tentu butuh kerja ekstra plus mukjizat untuk mengeksekusinya. Di akar rumput, petani dan peternak sudah lama menjerit dan hilang kepercayaan akibat kebijakan impor pangan jor-joran 5 tahun belakangan. Data Bank Indonesia (BI) Februari 2020, faktor impor barang konsumsi non migas seperti produk pertanian dan peternakan berkontribusi besar terhadap tekornya neraca perdagangan. Apabila pemerintah benar-benar serius reformasi pangan, paparkan tahapan mulai sekarang hingga ke depan. Serius batasi impor, bangun regulasi berpihak kepada komoditas lokal dan petani lokal, serta perkuat kampanye ketahanan pangan ke masyarakat luas.

Demikian pemaparan sederhana dari sekian banyak gagasan yang bisa ditambahkan. Kita ingin, keputusan pemerintah RI beradaptasi dengan new normal bukan ikut-ikutan. Tapi ada kajian apakah sudah pantas diberlakukan? Terus, apa gagasan perubahan ke depan? Jika new normal hanya untuk menggenjot produktivitas perekonomian di tengah keuangan negara bermasalah dan diputuskan atas pertimbangan politik elit dan kekuasaan, wajar jika banyak mempertanyakan.***

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab LC MM, Anggota DPRD Provinsi Riau, Komisi III
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Kamis, 18 Juni 2020 19:18 WIB
Indonesia Darurat Implementasi Pancasila
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Kamis, 06 Agustus 2020 17:01 WIB
New Normal, New Life Style
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Sabtu, 02 Mei 2020 10:27 WIB
Refleksi Milad ke-88 Pemuda Muhammadiyah
Sabtu, 08 Agustus 2020 07:18 WIB
Riau Bermarwah di Tengah Wabah
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Kamis, 20 Februari 2020 13:51 WIB
Menunggu Ketepatan Respon Policy
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Senin, 16 September 2019 15:00 WIB
Darurat Asap dan KPK
Selasa, 31 Desember 2019 17:01 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Jum'at, 24 Januari 2020 14:26 WIB
Pilkada dan Demokrasi Riau
Jum'at, 07 Agustus 2020 22:34 WIB
Riau Bermarwah
Sabtu, 18 April 2020 15:00 WIB
KTT ASEAN dalam Pandemi Covid-19
Senin, 05 Agustus 2019 14:48 WIB
Waspada Musim Rawan Korupsi
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 13 Agustus 2020
Sinergi BUMN, Upaya PGN Perluas Pemanfaatan Gas Bumi Nasional
Kamis, 13 Agustus 2020
Cegah Penularan Covid-19, Polres Pelalawan Gelar Penyemprotan Disinfektan
Kamis, 13 Agustus 2020
Kapolres Henky Poerwanto Silaturahmi ke Tokoh Kuansing di Pekanbaru
Kamis, 13 Agustus 2020
Polsek Ukui Patroli Antisipasi C3 dan Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Tradisional

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 17 Juli 2020
Teknik Perminyakan Pertama hingga Politeknik Terbaik: Lewat Edukasi, PT CPI Wujudkan Mimpi Anak Negeri
Selasa, 30 Juni 2020
Tips Jadi Pemimpin yang Sukses, VP PT CPI Bagi Ilmu di Seminar Virtual Migas Center
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 13 Agustus 2020
Prodi Teknik Informatika PCR Raih Akreditasi A
Rabu, 12 Agustus 2020
8 Mahasiswa UIR Terima Beasiswa Cendekia dari Baznas Pusat
Senin, 10 Agustus 2020
KKN Desa Palas Kunjungi PLUT-KUMKM Pelalawan
Senin, 10 Agustus 2020
Bupati Rohil Kirim 96 ASN Studi Lanjut ke PPs UIR

Kampus lainnya ...

Dapo Kanisya
Terpopuler
BSP Hut Riau ke-63
Foto
APRIL RAPP HUT Riau ke-36
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Polres Rohul 27 Juni 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
AMPI Riau
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Indeks Berita
APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www