Kamis, 17 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 12 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


CAKAP RAKYAT:
New Normal Jangan Ngasal
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal

(CAKAPLAH) - Di tengah pandemi, kehadiran Idul Fitri sebagai momentum kembali ke fitrah begitu berarti. Harapan kita, semoga hadir kehidupan baru lebih baik. Bagi pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat dan bernegara. Menyinggung kehidupan baru, Presiden Jokowi telah memutuskan menggelar protokol beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru (new normal) secara bertahap. Ditandai terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Pemprov Riau juga berencana terapkan di 9 daerah.

Penerapan adaptasi new normal saat ini mungkin berangkat dari narasi “berdamai dengan corona” dulu digaungkan Presiden. Sayangnya, new normal yang digaungkan pemerintah tak jelas. Setakad ini belum ada kajian dan framework yang dipaparkan. Padahal publik sebagai objek kebijakan perlu tahu. Agar kebijakan ini tak dinilai untuk pemulihan ekonomi semata tapi abai dengan protokol pencegahan dan penularan. Ini jelas beresiko. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada tulisan “Wabah yang Berujung Pasrah” yang dimuat di Cakap Rakyat (22/5/2020). Ketika kurva pandemi nasional belum landai, memulihkan rutinitas dan aktivitas ekonomi dinilai gegabah. Seumpama orang terjun payung, masih di ketinggian tapi parasut sudah dicampakkan.

Presiden baiknya hindari keputusan dengan memakai sudut pandang politik. Sudah lupakah Januari-awal Maret 2020? Saat para menteri dan orang sekeliling Presiden mengampanyekan Indonesia bebas corona. Pihak yang mengingatkan ancaman wabah malah dipojokan. Tujuannya supaya rutinitas dan ekonomi terus berjalan. Presiden pun terpengaruh. Memasuki minggu kedua Maret muncul kasus dan terus bertambah. Pemerintah gagap nyaris tanpa contingency plan. Dalam situasi kian sulit, Presiden sering muncul sendiri menjawab persoalan. Sementara orang sekelilingnya seolah meninggalkannya.

Contoh lain tak kalah fatal adalah politik memoles kondisi ekonomi dan keuangan Negara agar tampak baik. Saat pandemi terkuak keadaan sebenarnya. Sampai-sampai untuk urusan wajib saja pemerintah pusat keteteran. Lihat saja penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 ke daerah. BPK sampai menyurati Kementerian Keuangan karena keputusan aneh pusat meminta DBH kurang bayar daerah dipakai menanggulangi pandemi. Padahal DBH TA 2019 harusnya sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sama 2019. Sementara pandemi terjadi di 2020.

Saatnya Politik beralih ke Saintifik

Menarik menyimak bagaimana Pemerintah Prancis memutuskan kebijakan terkait pandemi Covid-19. Walau kurva pandemi mereka telah landai, namun berhati-hati memilih opsi new normal. Padahal Prancis terancam resesi terburuk sejak PD II. Ditambah kehilangan kontribusi sektor pariwisata selama pandemi. Namun Pemerintahnya mengikuti rekomendasi Komisi Dewan Kajian Ilmiah (The Conseil Scientifique) dalam menentukan langkah penanganan pandemi. Di sana “kekuasaan” seakan beralih dari politisi ke saintis.

Alokasi pencegahan, penanganan dan kesehatan diprioritaskan. Menteri Keuangan Bruno Le Maire dalam wawancara dengan media Inggris Independent berkata: “sebelum memulihkan perekonomian, kondisi warga perlu dipulihkan terlebih dahulu”. Maka, kucuran dana penanganan dan pelayanan kesehatan berikut insentif dan bonus bagi tenaga kesehatan dan profesi lain yang jadi garda terdepan selama pandemi. Dan, alokasi tersebut tak diambil dari pajak tetapi dari pertumbuhan ekonomi. Sedang Indonesia kewalahan untuk penanganan wabah andalkan pajak, sementara ekonomi sejak 2015 trennya mentok di “angka natural” 5 %.

Kembali bicara new normal, perlu kajian dan perencanaan agar pemerintah tak salah langkah dan latah meniru negara lain. Korea Selatan sudah memulai New Normal. Namun terpaksa mengkaji ulang new normal karena terjadi lonjakan kasus. Itu Korea Selatan yang termasuk baik segi penanganan. Indonesia? Data terakhir, recovered rate masih rendah 25.40 % dan death rate masih tinggi 6.18 % (www.coronavirus.thebaselab.com). Jika kebijakan protokol beradaptasi new normal dipaksakan atas pertimbangan ekonomi dan politik, maka jelas targetnya: warga kembali berpenghasilan, roda ekonomi bergerak dan keuangan negara terselamatkan. Tapi apa sepadan dengan konsekuensi ke depan?

Bukan sekedar membangun

Sibuk mengusung new normal tapi miskin perencanaan. Jangan salahkan banyak pihak skeptis dengan new normal pemerintah. Padahal new normal kesempatan langka. Butuh roadmap dan rencana ke depan. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan pula sekedar “membangun” tetapi “membangun” kehidupan lebih baik. Artinya ada komitmen yang harus ditagih dari pemangku kepentingan. Khususnya terhadap isu-isu yang muncul selama pandemi.

Pertama, Sektor pemerintahan. Pengambilan keputusan Pemerintah RI paling disorot selama pandemi. Survei kolaboratif universitas ternama dunia termasuk Harvard, merilis indeks persepsi kecukupan pemerintah penanganan Covid-19. Pemerintah RI mendapat persepsi terburuk dibanding negara tetangga. Ditambah pusat kurang terbuka mengadopsi ide-ide perbaikan. Bahkan gagap ketika ada Pemda yang inisiatif dan inovatif. Contoh Pemda DKI dan Jawa Barat berlomba bangun database dan pemetaan sebaran corona dengan update lebih cepat, yang sangat membantu strategi penanganan. Namun pusat malah defensif. Pemda DKI pernah ditegur gara-gara data disajikan berbeda dengan situs Kemenkes. Sayangnya, situs Kemenkes justru diprotes banyak pihak karena lemot dan kejanggalan penyajian data. Di era smart government dan smart governance dan warga makin lekat dengan teknologi plus makin populernya Work From Home (WFH), pemerintah pusat dituntut transaparan dan jadi contoh ke Pemda, bukan sebaliknya. Ke depan, pemerintah yang aware terhadap teknologi, bukan sebatas pengguna tetapi inovasi, lebih cepat merespon tantangan dan bangkit dari pandemi daripada yang gagap.

Kedua, Kelemahan tata kelola sektor kesehatan. Alokasi kesehatan tak memadai dibayar mahal dengan layanan kesehatan warga dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang serba terbatas. Jangankan di pelosok, sekelas ibukota negara dan provinsi saja gelagapan. Ditambah BPJS yang amburadul. Sarana dan prasarana kesehatan, keberadaan fasilitas penanganan wabah, laboratorium pengujian dan ketersediaan alat medis adalah PR terbesar. Seiring status Indonesia tak lagi negara berkembang, harapannya bisa berkontribusi bagi dunia. Terutama penelitian dan produksi vaksin. Kita berpengalaman menangani kasus flu burung (H5N1) dan punya banyak ahli termasuk mantan Menkes yang revolusioner Siti Fadilah. Alokasi anggaran kesehatan memadai adalah faktor kunci. Termasuk memaksimal kampanye kesehatan. Himbauan menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi contoh sukses. Bukti masyarakat mampu berdisiplin, mengikuti anjuran dan prosedur kesehatan jika disosialisasikan secara benar dan tepat.

Ketiga, isu sosial dan ekonomi. Pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah, pekerja informal, profesi di garda terdepan dan golongan tak mampu. Saat pandemi flu Spanyol 1918 membawa perubahan besar regulasi dan kebijakan di negara-negara terdampak. Pemerintah pun memperbaiki kesejahteraan sejumlah profesi seperti pengantar bahan kebutuhan pokok, pekerja informal, buruh, tenaga kesehatan, petani, peternak dan mereka yang terdampak pandemi. Pandemi Covid-19 juga. SDM kesehatan, perawat hingga dokter banyak masih tidak jelas masa depannya. Sampai-sampai di debat Capres di Pilpres 2019 keluar celutukan gaji dokter kalah besar dari juru parkir, yang diamini Perwakilan IDI bahwa dokter di daerah masih banyak bergaji Rp3 juta. Begitu juga usaha ekonomi menengah ke bawah, perlu recovery berupa insentif dari kebijakan, pekerja informal dan yang selama pandemi terdampak, dan buruh yang makin tak terproteksi dari segi regulasi. Celakanya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak karena tak adil terhadap para pekerja, malah digesa pembahasannya selama pandemi. Bikin new normal makin tak jelas.

Keempat, Defisit ketahanan pangan jadi mimpi buruk. Organisasi PBB untuk urusan pangan dan pertanian FAO sudah mengingatkan potensi krisis pangan. Menanggapi kondisi tersebut, pertengahan April 2020 Presiden Jokowi buat pernyataan bahwa ini momentum reformasi sektor pangan. Gagasan patut dihargai meski sudah sangat terlambat. Sekarang tentu butuh kerja ekstra plus mukjizat untuk mengeksekusinya. Di akar rumput, petani dan peternak sudah lama menjerit dan hilang kepercayaan akibat kebijakan impor pangan jor-joran 5 tahun belakangan. Data Bank Indonesia (BI) Februari 2020, faktor impor barang konsumsi non migas seperti produk pertanian dan peternakan berkontribusi besar terhadap tekornya neraca perdagangan. Apabila pemerintah benar-benar serius reformasi pangan, paparkan tahapan mulai sekarang hingga ke depan. Serius batasi impor, bangun regulasi berpihak kepada komoditas lokal dan petani lokal, serta perkuat kampanye ketahanan pangan ke masyarakat luas.

Demikian pemaparan sederhana dari sekian banyak gagasan yang bisa ditambahkan. Kita ingin, keputusan pemerintah RI beradaptasi dengan new normal bukan ikut-ikutan. Tapi ada kajian apakah sudah pantas diberlakukan? Terus, apa gagasan perubahan ke depan? Jika new normal hanya untuk menggenjot produktivitas perekonomian di tengah keuangan negara bermasalah dan diputuskan atas pertimbangan politik elit dan kekuasaan, wajar jika banyak mempertanyakan.***

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab LC MM, Anggota DPRD Provinsi Riau, Komisi III
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Berita Terkait
Kamis, 17 Juni 2021 08:04 WIB
Pajak Dari Rakyat Untuk Rakyat
Rabu, 09 Juni 2021 09:00 WIB
Agar Peluang tak Hilang
Jum'at, 23 April 2021 08:02 WIB
Sumber Daya Alam Dan Kesenjangan Ekonomi
Minggu, 02 Mei 2021 11:11 WIB
Buruh Aset Bangsa
Kamis, 13 Mei 2021 06:00 WIB
Fitrah, Berbagi dan Kekuatan Sosial
Selasa, 18 Mei 2021 09:14 WIB
Pembangunan Berkeadilan Bagi Riau
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Selasa, 01 Juni 2021 22:25 WIB
Pancasila Butuh Bukti
Minggu, 28 Maret 2021 20:33 WIB
Sumber Daya Alam Terjaga, Riau Berjaya
Minggu, 21 Maret 2021 21:20 WIB
Menjaga Optimisme Melalui Kebijakan
Jum'at, 02 April 2021 20:54 WIB
Asa Keberkahan di HUT BRK
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Minggu, 07 Maret 2021 06:15 WIB
Transportasi Urat Nadi Ekonomi
Senin, 15 Maret 2021 07:19 WIB
Pangan Aman, Ekonomi Mapan
Minggu, 11 April 2021 21:00 WIB
Modal Sosial Adalah Aset Berharga
Jum'at, 16 April 2021 05:11 WIB
Ramadhan dalam Masa Pandemi Covid-19
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Sabtu, 06 Februari 2021 16:44 WIB
Runtuhnya Demokrasi di Myanmar?
Selasa, 10 November 2020 08:01 WIB
Melestarikan Warisan Pahlawan
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Wabup Rohil Buka Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Diskominfotik
Kamis, 17 Juni 2021
Polsek Kuala Kampar Pantau Penerapan Prokes Warga di Pos PPKM Pelabuhan
Kamis, 17 Juni 2021
Polsek Ukui Laksanakan Operasi Yustisi Setiap Hari
Kamis, 17 Juni 2021
Polsek Pangkalan Lesung Lakukan Pengamanan Vaksinasi

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Bantu Hadapi Dunia Kerja, Fikom UIR Luncurkan Program Magang bagi Mahasiswa
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler
Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Foto
Idul Fitri 1442 BRK
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www